Ani Purwati – 22 Jun 2009
Dalam diskusi penutup Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex 1 Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP) tentang pengurangan emisi baik kelompok Negara Annex I maupun individu, ada informasi yang muncul terkait target “bottom-up” dan secara politik, dimana sejumlah negara-Negara Annex I telah memberi usulan.
Saat pleno penutup AWG-KP di Bonn 12 Juni lalu, Third World Network sebagai anggota Climate Justice Now! mengungkapkan bahwa dalam diskusi itu sepertinya Negara Annex I menunjukkan kepedulian terhadap keberlanjutan planet dan kemanusiaan. Namun ternyata mereka mengingkari keadilan dan distribusi ruang angkasa selayaknya.
Berbagai sumber ilmiah telah menginformasikan batas dari kemampuan bumi. Ini tidak bisa ditawar. Negara maju dengan 20% populasi, bertanggungjawab 70% emisi masa lalu sejak 1850. Ini lebih dari 3 kali pembagian keadilan ruang angkasa mereka.
Pada sesi ini kami mendengar berita negatif dari Negara Annex I bahwa mereka hanya siap memotong emisi 8% pada 2020 dari level 1990. Negara lain menunda perundang-undangan yang mengestimasikan pengurangan emisinya hanya 4% pada 2020 dari level 1990, dengan offsetting, pengurangan domestik bahkan lebih sedikit. Negara Annex I lain mungkin belum mengumumkan target rendah tetapi ini seperti menjadi kisaran ke bawah atau bilangan pembagi paling rendah dan suatu skenario suram.
Dengan usulan seperti target rendah Annex I, faktanya negara maju meminta masyarakat di dunia berkembang mengikutinya untuk melanjutkan konsumsi berlebih dari ruang atmosfir dan mereka menyangkal masyarakat untuk bertahan dan berkembang dalam ruang negara berkembang.
“Negara Annex I tidak menerima tanggung jawab masa lalu namun sebaliknya mereka meningkatkan hutang iklim mereka. Puncaknya, kami masih melihat tidak ada tanda komitment dari negara maju tentang pendanaan dan teknologi,” demikian isi pernyataan organisasi Jaringan Dunia Ketiga ini.
Suatu pendekatan berdasarkan tanggung jawab masa lalu merupakan satu-satunya jalan untuk mengukur komitmen Negara Annex I selanjutnya secara adil dan tidak sewenang-wenang.
Masyarakat di negara berkembang ingin berkontribusi memecahkan krisis iklim, untuk kepentingan planet dan kemanusiaan. Tetapi kontribusi ini harus adil.
Secara politik negara kaya, indutri di kawasan utara tidak cukup. Artinya iklim akan chaos dan kerusakan pertama akan dirasakan di kawasan negara selatan dan juga di utara. Ini tidak dapat diterima.
Perhatian lain adalah upaya nyata dalam sesi di Bonn oleh beberapa Negara Annex I untuk membunuh Protokol Kyoto. Protokol Kyoto tidak berakhir di 2012, seperti pernyataan beberapa negara. Periode komitmen kedua mulai 2013 dan seharusnya Negara Annex I menghargainya dengan melakukan pemotongan emisi lebih dalam selanjutnya.
Menurut TWN, usulan untuk membuka Protokol Kyoto dan merubah secara drastis Konvensi merupakan suatu langkah bencana. Kita mohon kepada negara-negara yang mencoba mengkhianati Protokol dan Konvensi untuk menghentikan upaya yang dapat menggagalkan perundingan di Kopenhagen.
Kerja AWG-KP harus fokus dan sejalan dengan mandate hukum. Tugas sebelumnya penting dan pertemuan para pihak di Kopenhagen harus mengadopsi amandemen Annex B Protokol Kyoto dan menetapkan pengurangan emisi Negara Annex I yang cukup dalam untuk memastikan bahwa kita pada jalur upaya menyelamatkan dunia dari bencana perubahan iklim.
Pekerjaan ini menjadi prioritas dan seharusnya mencerminkan waktu mengalokasikan kerja ini, isu dan dokumen yang sebelum AWG-KP dan perhatian tunggal pada amandemen Protokol Kyoto menurut mandat Artikel 3.9.
Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/bonn.news.3.htm
