Ani Purwati – 01 May 2009
Perkembangan investasi Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) di berbagai sektor di Indonesia seperti perikanan dan kelautan, energi serta pertambangan hanya memperburuk kondisi lingkungan Indonesia, krisis global dan menjebak bangsa dalam skema hutang. Demikian menurut Teguh Surya sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kepada beritabumi.or.id, Kamis (30/4).
Menurutnya skema pembiayaan mitigasi perubahan iklim seakan-akan menunjukkan ADB peduli terhadap kondisi lingkungan hidup. Namun sebenarnya skema hutang proyek ADB lainnya hanya meningkatkan pengerukan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan hidup.
Pada era 1992 – 1994 dan 2005 ADB aktif memberi subsidi dana dalam bentuk hutang untuk pertambakan. Dengan perkembangan tambak di wilayah pesisir Indonesia itu telah mengakibatkan 1,9 hektar hutan mangrove rusak.
”Padahal mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan benteng yang melindungi masyarakat pesisir dari bahaya kenaikan permukaan air laut,” jelas Teguh.
Hal yang sama juga disampaikan Dani Setiawan, Ketua Koalisi Anti Utang. Menurut Dani, skema dari ADB akan berdampak buruk pada kelangsungan lingkungan hidup dan masyarakat Indonesia.
Dani mengatakan, pinjaman ADB ke Indonesia sejak 1966 telah menyebabkan krisis global lingkungan, pangan, energi dan keuangan. Kebijakan hutang dari ADB hanya mengarah kepada sistem neoliberal.
Menurutnya, indikasi campur tangan ADB dalam kebijakan energi dan sumberdaya alam telah berdampak pada terjadinya krisis energi. Dengan adanya reformasi sektor energi melalui UU Migas 22 Tahun 2001 telah mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak terjadi setiap tahun dan industri pupuk kehilangan pasokan energi untuk berproduksi. Hal itu karena pasokan energi sebesar 70 persen untuk kebutuhan ekspor dan hanya sisanya sekitar 30 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Selain itu, proyek hutang di sektor sumberdaya alam laut telah mengakibatkan berkurangnya hutan mangrove karena ekspansi tambak. Proyek hutang infrastruktur jalan tanpa disertai Amdal (Analisa Dampak Lingkungan) dan lebih memfasilitasi modal asing juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan.
Sementara itu dengan kontrol ADB dan proyek yang berada di tangan Jepang dan Amerika Serikat, hanya mengalirkan keuntungan kembali kepada kedua negara itu yang selama ini sebagian besar pemenuhan kebutuhannya juga berasal dari sumberdaya alam Indonesia dan negara kaya sumberdaya alam lainnya.
”Jadi tidak benar dengan memperkuat modal dari ADB akan mengeluarkan rakyat Indonesia dari krisis. Sebaliknya hanya akan memperparah krisis,” ungkap Dani.
Seharusnya pemerintah melakukan reformasi dan keluar dari ADB yang hanya meningkatkan hutang dan mengabaikan hak dasar rakyat. Pemerintah harus memikirkan jalan keluar dengan menggalang dukungan lembaga regional yang lebih adil.
Meski kemungkinan kecil pemerintah bersedia memenuhi tuntutan itu, namun Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia bersama NGO Forum on ADB akan tetap berupaya dengan mendesak ADB bertanggungjawab terhadap krisis akibat skema hutangnya, membatalkan hutang yang berdampak buruk, dan menghapus hutang proyek yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Lalu mendesak pemerintah memikirkan langkah yang lebih peduli kepentingan nasional daripada ADB semata dan melakukan konsolidasi masyarakat sipil dengan menyamakan bacaan dan tuntutan.
Untuk itu, bersamaan dengan berlangsungnya pertemuan tahunan ke-42 Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) di Nusa Dua, Bali pada 2 – 5 Mei 2009, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia bersama NGO Forum on ADB, meliputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Petani Indonesia (SPI) dan organisasi internasional lainnya juga mengadakan Forum Annual Meeting (FAM) pada 30 April – 4 Mei di Kuta, Bali.
Melalui Forum Annual Meeting (FAM), koalisi tersebut melakukan advokasi dan tekanan kepada ADB baik terhadap kebijakan ADB maupun proyek-proyek yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat khususnya perempuan, serta menghentikan proyek-proyek yang dengan jelas menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat.
Kegiatannya seperti Regional Workshop tentang Peran Korporasi Transnasional Pertambakan Udang ADB yang dihadiri perwakilan dari Indonesia, Vietnam dan Philipina sebagai pengekspor udang terbesar pada 30 Mei- 1 Mei, aksi solidaritas buruh di Bali pada Hari Buruh 1 Mei, aksi Asian People Movement tentang ADB dan krisis pada 2-3 Mei, dan aksi bersama menuju ADB Summit dengan membawa Deklarasi Bali. Kegiatan juga diisi dengan pameran foto, serta hearing dan lobby kepada Direktur Eksekutif ADB maupun kepada delegasi Indonesia.
Menurut Teguh, hasil pertemuan FAM yang berbentuk Deklarasi Bali dapat memberikan solusi dari krisis global dan merumuskan model pembiayaan di luar skema hutang. Solusi krisis global di antaranya dengan memberi proteksi kepentingan domestik dan skema perdagangan yang tidak berprospek pasar yang dapat memperparah kondisi lingkungan hidup dan krisis global.
