Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Wacana Ekspor Beras Pemerintah Masih Terlalu Dini

Ani Purwati – 14 Apr 2008

Wacana ekspor beras dari Pemerintah Indonesia masih terlalu dini. Kondisi pangan Indonesia termasuk beras masih belum stabil. Pemerintah harus hati-hati dalam menentukan kebijakan, bukan hanya berorientasi jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Demikian ungkap Witoro dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan menanggapi rencana ekspor beras dari pemerintah baru-baru ini saat dihubungi beritabumi.or.id (14/4).

“Jangan karena mengalami sedikit kelebihan produksi, pemerintah buru-buru ekspor beras. Pemerintah Indonesia seharusnya memperkuat kebijakan di dalam negeri sebagaimana negara produsen lain seperti Thailand dan Vietnam yang mempunyai produksi beras lebih tinggi,” ungkap Witoro.

Pemerintah juga harus menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan petani di sektor pertanian untuk mencapai produksi beras yang stabil. Di antaranya masalah konversi lahan, kebutuhan benih dan pupuk, saluran irigasi, perubahan iklim dan sebagainya. Pemerintah harus mengantisipasi produksi beras yang tidak dapat diprediksi karena berbagai pengaruh permasalahan tersebut dalam jangka panjang.

Kebijakan pemerintah jangan sampai terjebak oleh kepentingan para pedagang yang hanya mencari keuntungan dan merugikan petani. Yang terpenting menurutnya, stok beras dalam enam bulan ke depan harus terjamin.

Sementara itu Bustanul Arifin sebagai pengamat pertanian dalam sebuah media nasional menyatakan, seharusnya pemerintah mencari jalan keluar soal harga gabah yang anjlok di berbagai daerah daripada bicara ekspor.

Saat ini gabah petani hanya seharga Rp 1.600 sampai Rp 1.800 dari harga yang ditentukan pemerintah Rp 2.000 per kilo. Tahun lalu petani sudah meminta kenaikan harga Rp 2.500 per kilo karena biaya produksi seperti pupuk yang terus naik. Namun pemerintah menolak usulan itu dengan alasan harga sekarang sudah menguntungkan petani.

Panen raya di berbagai daerah pada Maret dan April ini memunculkan optimisme pemerintah bahwa produksi beras bakal melimpah. Yusuf Kalla, Wakil Presiden RI menyatakan, kondisi ini akan membuka peluang ekspor dengan syarat stok dalam negeri sudah terpenuhi. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengklaim surplus beras tahun ini mencapai dua juta ton.

Dorong Kebijakan Berbasis Hak Petani

Melihat pentingnya beras sebagai makanan pokok dalam menentukan kelangsungan hidup manusia, KRKP bersama beberapa lembaga lain mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan perpadian yang berbasis hak-hak petani dan budaya padi nasional dan regional melalui Pekan Budaya Padi Indonesia 2008 pada 5-8 April lalu.

Dengan kegiatan seminar, diskusi, pentas seni, kaum muda turun ke sawah diharapkan pula mampu mendorong terjadinya pertukaran gagasan dan sekaligus pendalaman makna padi bagi kebudayaan rakyat, tentang budaya tani, tentang pertanian yang selaras alam di tengah menguatnya tekanan perusahaan transnasional dan padi rekayasa genetik (RG) atau transgenik .

Pekan Budaya Padi Indonesia 2008 ini merupakan bagian dari Week Of Rice Action (WORA) yang dilakukan masyarakat di 13 negara Asia dan Pasifik. WORA di Asia Pasifik yang dikoordinasikan PAN-AP (Pesticide Action Network – Asia Pasific) yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan, pada 2-8 April 2008. Melalui jaringan ini suara dari kaum muda dan masyarakat Indonesia akan bersambung dan menguat bersama suara dari masyarakat Asia dan Pasifik lainnya untuk menegaskan pentingnya perlindungan budaya padi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>