Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Rio +20: Kajian hasil dan perundingan “ekonomi hijau”

Rio de Janeiro, 21 Juni 20 – Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/64/236) menetapkan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (“Rio +20″) agar menyusun salah satu tema: “ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan.”

Sejak keputusan itu, bagian dari rancangan dokumen hasil selalu berjudul dengan mulai “zero draft”  (“draft nol”) yang dirilis oleh Wakil Ketua Bureau pada Januari 2012.

Rancangan akhir dokumen hasil, yang diadopsi dalam pleno 19 Juni di Rio de Janeiro, termasuk Bagian III “ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan” (paragraf 56-74), yang secara signifikan berbeda dari “zero draft” tapi tidak secara substansial merubah hasil pertemuan akhir dari komite persiapan (PrepCom).

Yang menjadi kunci dalam teks perundingan mencakup lebih dari subyek, yang mendasari prinsip, pembiayaan alam, peran sektor swasta, dampak pada perdagangan, dan sarana implementasi.

Apa yang termasuk dalam rancangan hasil:

Yang penting pertama adalah judul bagian tersebut, yang menghilangkan pasal “a” yang mencerminkan bahwa negara-negara anggota tidak setuju pada definisi tunggal “ekonomi hijau” tetapi mengatakan bahwa itu adalah “salah satu alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan bisa memberikan pilihan bagi pembuatan kebijakan tetapi tidak harus satu set aturan yang kaku “(ayat 56).

Demikian pula, negara-negara anggota setuju bahwa “Pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau” adalah bagian dari “transisi menuju pembangunan berkelanjutan” untuk “negara-negara yang berusaha untuk menerapkannya” dan bahwa “setiap negara dapat memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan rencana, strategi dan prioritas pembangunan berkelanjutan nasional “(ayat 59).

Akhirnya, negara-negara anggota “mengakui bahwa gabungan tindakan, termasuk peraturan, dan penerapan sukarela lainnya di tingkat nasional dan konsisten dengan kewajiban perjanjian internasional, bisa mempromosikan ekonomi hijau[.]” (Ayat 63).

Disimpulkan bahwa “kebijakan ekonomi hijau … harus dipandu oleh dan sesuai dengan semua prinsip Rio, Agenda 21 dan Rencana Pelaksanaan Johannesburg [.]” (Ayat 57), secara jelas membentuk gagasan dalam kerangka kerja yang ada untuk pembangunan berkelanjutan.

Kendala dan parameter untuk “kebijakan ekonomi hijau” juga diatur dalam ayat
58 dan termasuk bahwa mereka harus “menghormati kedaulatan nasional atas sumber daya alam” (sub-ayat b); “didukung oleh lingkungan yang memungkinkan … dengan peran utama pemerintah” (c); “mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang” (e); “memperkuat kerjasama internasional, termasuk ketentuan sumberdaya keuangan, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi ke negara berkembang “(f);” bukan merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional “(h);” berkontribusi untuk menutup kesenjangan teknologi “(i); “meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat” (j); “memastikan kontribusi yang sama dari pria dan wanita” (l); mengatasi kekhawatiran tentang kesenjangan (n); mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (o).

Ayat 61 “mengakui tindakan mendesak pada pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan dan terjadi secara mendasar” tapi tidak membatasi aksi ini untuk “ekonomi hijau” (istilah ini tidak disebutkan dalam ayat).

Dalam ayat 62, negara-negara anggota “mendorong semua pihak (pemangku kepentingan), termasuk bisnis dan industri untuk memberikan kontribusi, yang sesuai “untuk pelaksanaan “kebijakan ekonomi hijau” yang “berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil serta penciptaan lapangan kerja[.]” Di sini juga “mengajak pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas statistik mengenai tren pekerjaan … dengan dukungan dari badan-badan PBB yang relevan dalam mandat mereka.”

Ayat 63 memberikan bahasa yang luas pada “pentingnya evaluasi dari berbagai faktor sosial, lingkungan dan ekonomi” untuk pengambilan keputusan dan “mendorong kondisi nasional dan kondisi memungkinkan, integrasi mereka [.]“, Memberikan fleksibilitas untuk negara pada pelaksanaan dari pendekatan semacam itu.

Peran sektor swasta dibahas dalam banyak ayat. Misalnya, “keterlibatan semua pihak dan mitra mereka, jaringan dan berbagi pengalaman di semua tingkatan dapat membantu negara untuk belajar” (ayat 64), meskipun ini tidak terbatas pada “pertukaran pengalaman secara sukarela serta pengembangan kapasitas di daerah berbeda” menjadi “ekonomi hijau” untuk” pembangunan berkelanjutan” umumnya.

Bisnis dan industri juga “diundang untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan untuk mengembangkan strategi keberlanjutan yang terintegrasi, antara lain, kebijakan ekonomi hijau.” (ayat 69). Serta “koperasi dan usaha mikro” juga diakui, tetapi tidak terhubung ke “ekonomi hijau” secara spesifik.

Lebih jauh lagi, “kemitraan baru, termasuk kemitraan publik-swasta” didorong oleh ayat 71 “untuk memobilisasi pembiayaan publik didukung oleh sektor swasta” dan “pemerintah harus mendukung … meningkatkan kontribusi sektor swasta untuk mendukung kebijakan ekonomi hijau.”

Untuk mengatasi “peningkatan kapasitas dan kebutuhan nasional untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk ekonomi hijau”, pada ayat 66, “negara mengundang Sistem PBB, bekerjasama dengan para donor dan organisasi internasional yang relevan untuk koordinasi dan memberikan informasi atas permintaan” pada “kotak peralatan dan / atau praktik terbaik”; “model atau contoh yang baik”, dan” metodologi untuk evaluasi kebijakan ekonomi hijau “

Ini menggantikan “skema pengembangan kapasitas” yang awalnya diusulkan oleh Uni Eropa dan memungkinkan untuk memberikan dukungan bagi pembangunan berkelanjutan pada umumnya. Demikian pula, “para pihak yang relevan, termasuk “PBB dan “organisasi antar pemerintah dan regional lain” diundang untuk “mendukung negara berkembang atas permintaan” untuk “mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk antara kebijakan ekonomi hijau lain.” (ayat 68)

Selain “pengembangan kapasitas”, “alat pelaksanaan” dibahas dalam ayat 72-74 dimana “peran penting teknologi” diakui dan pemerintah diundang “untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung teknologi ramah lingkungan, penelitian dan pengembangan, serta inovasi, termasuk dalam mendukung ekonomi hijau” (ayat 72).

“Ketentuan mengenai transfer teknologi, keuangan, akses informasi, dan hak kekayaan intelektual yang disepakati dalam Rencana Pelaksanaan Johannesburg” disebutkan oleh ayat 73 dan ayat 105 dari JPoI dan direproduksi secara penuh, bagaimanapun, “pasal tambahan” terpasang di akhirnya, atas desakan Amerika Serikat.

Sekarang ayat berbunyi: “Kami menekankan pentingnya transfer teknologi ke negara berkembang dan mengingatkan ketentuan transfer teknologi, keuangan, akses informasi, dan hak kekayaan intelektual yang disepakati dalam Rencana Pelaksanaan Johannesburg, khususnya untuk mempromosikan, memfasilitasi dan membiayai, bila sesuai, akses dan pengembangan, transfer dan penyebaran teknologi ramah lingkungan serta pengetahuan sesuai, khususnya ke negara berkembang, yang menguntungkan, termasuk persyaratan konsesi dan preferensi, sebagaimana disepakati bersama. Kami juga mengambil catatan dari evolusi lebih lanjut dari diskusi dan kesepakatan dalam isu-isu sejak JPOI. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>