Protokol Kyoto memberikan dorongan politik pada keputusan tentang “Hasil kerja dari Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Komitmen Berikutnya untuk Pihak Annex I di bawah Protokol Kyoto pada sesi keenam belas” yang diadopsi pada 11 Desember. Namun, apa yang muncul dari Durban masih berupa janji dari negara-negara maju dengan menunjukkan niat mereka untuk mengambil periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto (KP) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Bahkan ini tergantung pada proses domestik dari beberapa Pihak negara maju atau perjanjian yang mengikat secara hukum tentang pengurangan emisi gas rumah kaca yang secara efektif akan menggantikan Protokol Kyoto. Demikian menurut Laporan Chee Yoke Ling dari Third World Network (TWN), 16 Desember 2011.

Beberapa Pihak negara berkembang khawatir masih ada periode komitmen kedua yang mengikat secara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Protokol Kyoto, tingkat ambisi terlalu rendah dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan, tidak ada jumlah agregat untuk pengurangan secara keseluruhan, dan panjang periode komitmen pasti (bisa 5 atau 8 tahun yang akan diputuskan dalam 2012). Beberapa pengamat ahli berpandangan bahwa sifat dasar dari Keputusan Durban sukarela, tanpa dukungan politik untuk periode komitmen lagi, akan menandai akhir dari efektifitas Protokol Kyoto.

Kelompok Kerja Ad Hoc Komitmen Berikutnya untuk Pihak Annex I di bawah Protokol Kyoto (AWGKP) mendapat mandat pada akhir tahun 2005 untuk “mempertimbangkan komitmen lebih lanjut Pihak yang termasuk dalam Annex I (dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) untuk periode setelah 2012 sesuai dengan Pasal 3 ayat 9, dari Protokol.” Mandat khusus adalah untuk menyepakati target pengurangan agregat dan individual atau bersama-sama dari Annex 1 (negara maju dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi seperti tercantum).

Sampai akhir Konferensi Perubahan Iklim din Durban yang diperpanjang sehari semalam, tidak ada kesepakatan dalam AWGKP terkait draft keputusan pada periode komitmen kedua yang dipersiapkan oleh Ketua AWGKP, Adrian Macey dari Selandia Baru.

Setelah perdebatan sengit di sidang pleno penutupan AWGKP pada Sabtu malam (10 Desember), dengan beberapa Pihak negara berkembang mengungkapkan frustrasi dan kekecewaan, Macey memutuskan untuk mengirimkan draft keputusan di bawah tanggung jawabnya sendiri untuk disetujui oleh Konferensi Para Pihak ke UNFCCC sebagai Pertemuan Para Pihak untuk Protokol Kyoto pada sesi ke-7 (CMP 7).

Selama pleno AWGKP, Nikaragua, atas nama Aliansi Bolivarian dari Rakyat Amerika (Bolivarian Alliance of the Peoples of Our America-ALBA), Bolivia dan Kenya mengusulkan amandemen khusus untuk memperkuat draft keputusan dengan mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas lemahnya paragraf operatif melalui penggunaan istilah seperti “mengambil catatan”(bukan “mengakui”) dan “mengundang”(bukan” mandat “). Ayat terkait dan kemudian diadopsi oleh CMP 7 tanpa perubahan apapun adalah sebagai berikut:

Ayat 3: “Mengambil catatan dari amandemen yang diusulkan untuk Protokol Kyoto” yang dikembangkan oleh AWGKP terkandung dalam Lampiran Keputusan ini;

Ayat 4: “Mengambil catatan lebih lanjut” dari ekonomi terukur – target pengurangan emisi yang luas oleh Pihak yang termasuk dalam Annex I sebagai dikomunikasikan oleh mereka … dan niat Para Pihak untuk mengubah target tersebut menjadi pembatasan emisi terukur atau tujuan pengurangan (quantified emission limitation or reduction objectives – QELROs) untuk periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto”;

Ayat 5: “Mengundang Pihak yang termasuk dalam Annex I yang tercantum dalam Annex 1 keputusan ini untuk mengirimkan informasi tentang QELROs mereka untuk periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto pada 1 Mei 2012 dengan pertimbangan oleh” AWGKP dalam sidang ke-17 pada tahun 2012.

Pihak lain termasuk Venezuela dan Arab Saudi juga berbicara keras tentang lemahnya ayat ini sebagai jalan Protokol Kyoto ke depan.

Bolivia juga menunjukkan lemahnya ayat 9 yang menyatakan, “Bertujuan untuk memastikan bahwa agregat emisi gas rumah kaca oleh Para Pihak yang termasuk dalam Annex I dikurangi setidaknya 25-40 persen di bawah tingkat 1990 pada tahun 2020 …”

Bolivia menyatakan keprihatinan bahwa rentang (25-40%) terlalu besar, tidak memberikan jawaban jelas tentang berapa banyak gas rumah kaca harus dikurangi untuk tahun berikutnya. Yang dibutuhkan adalah niat tunggal berapa banyak pengurangan akan dilakukan.

Kenya mengusulkan penyisipan di pembukaan ayat 8: “untuk memastikan tidak ada kesenjangan antara periode komitmen pertama dan kedua dari KP”. Dia meminta penggantian pembukaan ayat 9 dengan “Menegaskan kembali bahwa tindakan segera harus diambil oleh Pihak Annex 1 untuk memastikan bahwa komitmen pengurangan emisi berbasis ilmu pengetahuan dan cukup untuk berkontribusi secara adil terhadap pembatasan kenaikan suhu rata-rata global di bawah bawah 1,5 derajat Celsius menurut tingkat industri dalam kerangka waktu yang melindungi ekosistem, produksi pangan dan pembangunan berkelanjutan”.

Kenya sependapat dengan mereka yang menemukan bahasa dalam ayat 3, 4, 5 dan 6 lemah dan harus diperkuat. Kenya juga mengusulkan ayat 6: “Memutuskan bahwa CP kedua berlaku untuk semua Pihak segera setelah akhir periode komitmen pertama … dan berlaku secara sementara sampai berlakunya amandemen Pihak masing-masing”.

Uni Eropa melakukan tiga usulan amandemen. Yang pertama adalah termasuk pilihan untuk mengakhiri periode komitmen kedua di 2020 (teks Macey menyatakan 2017) dan ini diterima meskipun beberapa negara termasuk Grenada, Bolivia, Gambia, Kenya dan Colombia telah berbicara menentang perubahan.

Connie Hedegaard, Komisaris Perubahan Iklim Uni Eropa, mengatakan telah mendapatkan dalam konsultasi menteri dan bahwa ada pemahaman umum yang harus simetri antara apa yang kita lakukan di KP dan LCA (aksi kerjasama jangka panjang di bawah UNFCCC yang ditangani oleh kelompok kerja ad hoc lain), dan sehingga harus 2020.

(Tahun 2020 berkaitan dengan keputusan yang kemudian diadopsi oleh COP UNFCCC tentang proses perundingan baru untuk memulai kerja di paruh pertama 2012 dan akan selesai paling lambat 2015 untuk adopsi instrumen, instrumen hukum atau hasil yang disepakati dengan kekuatan hukum di bawah Konvensi, berlaku untuk semua Pihak, pada tahun 2015 dan itu mulai berlaku dan dilaksanakan dari 2020. Lihat TWN Durban Update No 25: Major clash of paradigms in launch of new climate talks.)

Amandemen Uni Eropa lainnya adalah untuk menghapus bagian dari ayat yang berkaitan dengan unit yang diperoleh dari perdagangan emisi di bawah Pasal 17 dari Protokol Kyoto dan mencakup paragraf tentang penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan.

Jepang dan Federasi Rusia juga memiliki usulan untuk amandemen.

Arab Saudi memiliki beberapa usulan, tetapi Ketua mendelegasikan tidak memungkinkan untuk melanjutkan dengan menyatakan bahwa, “kita telah melewati waktu untuk perubahan. Setiap perubahan yang Pihak benar-benar ingin usulkan harus dilakukan dalam pleno”.

Satu-satunya perubahan yang diizinkan adalah usulan oleh Uni Eropa untuk menyertakan pilihan 2020 sebagai akhir dari periode komitmen kedua.

Bunyi keputusan yang diadopsi: “Memutuskan bahwa periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto akan mulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada 31 Desember 2017 atau 31 Desember 2020, akan diputuskan oleh AWGKP pada sesi ke-17 (pada 2012)”.

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/durban01/durban_update28.pdf

Disarikan Ani Purwati – 20 Dec 2011