Redaksi – 22 Apr 2011
Pola pembangunan yang eksploitatif dan masif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan telah mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber penghidupan, mengalami gangguan kesehatan, krisis air dan kemiskinan. Situasi ini semakin memperparah kehidupan perempuan yang dekat dengan alam.
Demikian menurut Risma Umar sebagai Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan dalam siaran pers bertepatan dengan Hari Bumi 22 April 2011.
“Hari Bumi sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 April seharusnya menjadi suatu bentuk peringatan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan,” kata Risma.
Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan tidak terlepas dari peran negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, justru mendorong terjadinya percepatan pemanasan global. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat Indonesia dalam merespon perubahan iklim.
Situasi dan kondisi perempuan, semakin diperparah dengan perubahan iklim yang terjadi begitu cepat. Minimnya informasi yang tersampaikan kepada perempuan (petani, nelayan, perempuan adat dan perempuan miskin kota), terhadap situasi perubahan iklim tersebut, berdampak pada kerentanan keselamatan perempuan, dan semakin menguatkan ketidakadilan gender.
Pemerintah saat ini hanya disibukkan pada proyek-proyek iklim yang tidak menjawab permasalahan mendasar perempuan akibat perubahan iklim. Seperti proyek-proyek mitigasi REDD dan CDM, proyek-proyek pemerintah tersebut semakin meminggirkan akses perempuan terhadap sumber daya alam, bahkan tidak ada informasi yang disampaikan kepada perempuan terhadap proyek-proyek tersebut. Kebijakan dan proyek perubahan iklim yang ada masih belum berpihak kepada kepentingan perempuan, seperti misalnya di dalam Stranas REDD, walaupun ada kata keadilan gender, akan tetapi belum terlalu jelas bagaimana strateginya dalam pelaksanaan proyek REDD tersebut.
Sementara itu menurut laporan wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 22 April 2011, sepanjang 2010 tercatat telah terjadi 74 pencemaran air yang menyebabkan 5 danau, 4 laut dan 65 sungai yang sebelumnya tidak tercemar, menjadi tercemar. Hal ini tentu akan menambah kelangkaan air bersih. Karena lima tahun lalu, Walhi mencatat, terdapat 64 DAS dan sub DAS dari 470 dalam kondisi yang kritis. Yang tersebar di Sumatera (12 DAS/sub DAS), Jawa (26 DAS/Sub DAS), Kalimantan (10 DAS/sub DAS), Sulawesi (10 DAS/Sub DAS), Bali, NTB dan NTT (4 DAS), Maluku serta Papua (2 DAS).
Di sisi lain, konversi hutan menjadi kawasan non hutan masih merupakan penyumbang terbesar dari hilangnya keragaman hayati dan kerusakan hutan secara permanen, peningkatan pemberian ijin bagi usaha perkebunan kelapa sawit skala besar dan pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Luas kawasan perkebunan kelapa sawit berdasarkan data Sawit Watch meningkat sebesar 1,26 juta ha naik dari 7,82 juta ha di tahun 2009 menjadi 9,09 juta ha ditahun 2010.
Selain itu, tambang di kawasan hutan meluas dengan diberikannya ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan di Halmahera dengan Weda Bay Nikel seluas 13,3 ribu ha dan di Gorontalo dengan Gorontalo Mineral seluas 14 ribu ha dengan demikian di tahun 2010 telah diberikan ijin pinjam pakai kawasan untuk pertambangan lebih dari 150 ribu ha.
