Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Perundingan Putaran Pertama Konferensi Rio+20

Disarikan Ani Purwati – 26 Mar 2012

Putaran pertama “perundingan informal-informal” tentang hasil draf dokumen untuk Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20), yang akan diadakan di Rio de Janeiro pada Juni tahun ini, berlangsung di markas besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Senin, 19 Maret 2012. Di sini seharusnya menyimpulkan pada 23 Maret, dengan perundingan lebih lanjut yang akan diadakan pada akhir April tahun ini. Demikian menurut laporan Meena Raman dari Third World Network, 20 Maret 2012 dari New York, Amerika Serikat.

Dalam perundingan di sesi ini adalah 137-halaman kompilasi teks yang berisi perubahan tekstual dan usulan baru oleh Para Pihak pada draf dokumen yang disampaikan oleh Co-Chairs proses, Mr. John Ashe (Antigua dan Barbuda) dan Mr. Kimsook (Republik Korea).

Berjudul “Masa Depan yang Kita Inginkan” (“The Future We Want”), dokumen kompilasi terdiri dari lima bab:

(1) Pembukaan;

(2) Pembaharuan komitmen politik yang berkaitan dengan penegasan kembali prinsip-prinsip Rio dan rencana aksi terakhir, menilai kemajuan untuk tanggal dan kesenjangan yang tersisa dalam pelaksanaan hasil dari pertemuan utama tentang pembangunan berkelanjutan dan menangani tantangan baru muncul, termasuk kelompok besar dan kerangka kerja untuk tindakan;

(3) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan yang berkaitan dengan kerangka konteks ekonomi hijau, tantangan dan peluang, perlengkapan dan pembagian pengalaman serta kerangka kerja untuk tindakan;

(4) Kerangka kerja kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penguatan / reformasi / integrasi tiga pilar (ekonomi, sosial dan lingkungan), Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council – ECOSOC), Komisi Pembangunan Berkelanjutan (Commission on Sustainable Development – CSD) dan usulan untuk sebuah Pembangunan Berkelanjutan PBB, Program Lingkungan Hidup PBB (United Nations Environment Programme – UNEP), sebuah usulan untuk badan khusus lingkungan hidup, Lembaga Keuangan Internasional, kegiatan operasional PBB di tingkat negara, regional, nasional dan lokal.

(5) Kerangka untuk tindakan dan tindak lanjut yang berkaitan dengan prioritas/kunci /tematik/isu-isu lintas sektoral dan daerah, kemajuan mempercepat dan pengukuran (termasuk Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan) dan pelaksanaan penting (keuangan, akses dan transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas).

Pada 25-27 Januari tahun ini, Para Pihak membuat pernyataan umum karena reaksi terhadap draft dokumen awal yang diajukan oleh Co-chairs dan memberikan tambahan tekstual pada pasal 1 (Pembukaan/tahap pengaturan) dan 2  (pembaharuan komitmen politik). Pada sesi ini di New York, Para Pihak diminta untuk mempertimbangkan Bab 3  sampai 5 dari dokumen.

Pada pembukaan pertemuan informal untuk mempertimbangkan draft awal dari  dokumen hasil Rio+20, Sekretaris Jenderal Konferensi Rio+20, Mr. Sha Zukang, menjelaskan bagaimana draf ini telah berkembang sejak Januari. Dia menandai daerah dimana ia melihat sebuah konvergensi  dari pandangan, dan dimana perundingan lebih lanjut akan diperlukan.

Tentang ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan di Bab 3, Sha mengatakan bahwa di beberapa daerah ada konvergensi muncul. Dia menyediakan contoh seperti berikut : (i) ini penting bahwa ekonomi hijau adalah inklusif dan adil dan bahwa hal itu membahas agenda sosial, (ii) ini harus menghormati kepemilikan negara, dan tingkat perbedaan  pembangunan dan prioritas, dan (iii) harus menghindari proteksionisme dan persyaratan-persyaratan bantuan.

Dia mengatakan bahwa beberapa Pihak telah menekankan risiko dan biaya bergerak  menuju ekonomi hijau sementara yang lain telah menekankan kesempatan. Sha mengatakan  bahwa Para Pihak harus menemukan cara untuk mengatasi risiko ketika merebut peluang.

Selama bulan terakhir, Sha mengatakan ia banyak mendengar saran tentang cara untuk mendukung negara-negara menerapkan strategi dan kebijakan ekonomi hijau.

Sebuah peta jalan dengan menu kebijakan pilihan dan pedoman awal adalah salah satu usulan amandemen kerangka tindakan. Pengetahuan dan berbagi teknologi juga penting, katanya.

Dia menandai beberapa pertanyaan yang perlu ditangani: Berbagi teknologi tentang hal apa? Siapa yang harus menanggung biaya tambahan gerakan menuju ekonomi hijau? Bagaimana kita membiayai investasi besar yang tersirat dari gerakan?

Pada kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan (institutional framework for sustainable development – IFSD), Sha mengatakan ada kejelasan lebih besar pada arah dimana diskusi bergerak. Ini berarti koheren di beberapa daerah.

Dia mengatakan para pihak telah menunjukkan prinsip-prinsip dan fungsi kunci yang harus memandu penguatan kerangka, yaitu integrasi dari tiga pilar; peningkatan tinjauan  dan pelaporan kemajuan dengan pelaksanaan, dan efektifitas mengatasi tantangan yang muncul, baru dan berkelanjutan.

Pada kerangka kelembagaan yang lebih luas, Sha mengatakan bahwa beberapa Pihak telah menyerukan peran yang disempurnakan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial, dalam mengatasi agenda pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah Pihak juga telah menyatakan dukungan untuk menciptakan tingkat tinggi Dewan Pembangunan Berkelanjutan di bawah Majelis Umum. Lain pemesanan penilaian mereka untuk saat ini. Meskipun ada sedikit dukungan untuk melanjutkan Komisi Pembangunan Berkelanjutan dalam bentuk yang sekarang, beberapa masih menanyakan apakah ada cara untuk memperkuatnya, tambahnya.

Menurut Sha, ada dukungan universal untuk memperkuat UNEP, tetapi perbedaan tetap tentang cara untuk mencapai hal ini. Beberapa titik untuk keanggotaan universal, sementara yang lain panggilan untuk mengubahnya menjadi sebuah badan khusus PBB. Banyak juga menyerukan dasar keuangan yang diperkuat untuk UNEP.

Sha mengatakan ada dukungan luas, sebagai bagian dari IFSD memperkuat, untuk menjalin hubungan lebih erat antara ilmu pengetahuan dan kebijakan.

Pada bab 5 mengenai kerangka untuk tindakan dan tindak lanjut, dia mengatakan telah diusulkan bahwa “kerangka kerja aksi” bagian bab-bab sebelumnya dikonsolidasikan ke dalam satu kerangka.

Mengenai isi pasal 5, jelas baginya bahwa ada konvergensi pandangan mengenai area prioritas plus tujuh. Wilayah prioritas ini telah disorot dan berada dalam draft awal yang asli. Juga disorot pentingnya konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Selain itu, ada penambahan luas yang dilakukan untuk Bab 5, Sha menambahkan. Saat ini sudah ada baik teks tambahan dalam bagian yang ada, serta bagian baru keseluruhan. Lima belas daerah baru yang diusulkan telah ditambahkan ke draft.

Sekretaris Jenderal menyoroti beberapa poin lain dalam amandemen. Pertama, ada penekanan kuat pada pilar sosial dari pembangunan berkelanjutan. Yang lain adalah mengakui kontribusi berharga dari ekosistem, dan layanan mereka kepada ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Ketiga adalah pentingnya inovasi teknologi, serta kewirausahaan dan investasi sektor swasta, menuju pembangunan berkelanjutan. Satu ringkasan dari komitmen sukarela juga ditekankan.

Dia juga mencatat bahwa dalam beberapa amandemen yang diusulkan, ada ruang lingkup yang muncul dari tujuan atau target aspiratif. Mereka mencakup berbagai isu: keamanan pangan, energi, air, degradasi lahan, perlindungan sosial, pekerjaan yang layak, pengurangan risiko bencana, kelautan dan perencanaan kota yang berkelanjutan.

Sebuah elemen penting dari Bab 5 adalah usulan untuk memulai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ada konvergensi yang muncul dari pandangan bahwa setidaknya Rio+20 dapat  memulai proses yang mengarah ke SDGs dan menentukan prinsip-prinsip dimana mereka akan diatur, kata Sha.

Dia memiliki tiga pengamatan lebih lanjut. Yang pertama adalah persetujuan SDGs di Rio+20 akan mengirim ekspresi yang kuat dari komitmen baru untuk pembangunan berkelanjutan.

Yang kedua adalah poin yang dibuat di salah satu usulan perubahan pada teks, yaitu, bahwa untuk komitmen tersebut memiliki kredibilitas dan dampaknya, kita harus jelas tentang cara pelaksanaan. Dukungan apa yang siap masyarakat internasional berikan?

Ketiga,kesepakatan tentang SDGs, serta kesepakatan tentang ekonomi hijau akan memiliki  implikasi penting bagi masa depan kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi, penting bahwa jika kesepakatan dicapai pada dua yang pertama, maka tanggung jawab kelembagaan pada tindak lanjut harus didefinisikan secara jelas, kata Sha.

Rio+20 harus menyetujui suatu hasil dimana pemimpin kita akan bangga untuk menandatangani, Sha menekankan.

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/sdc2012/sdc2012.120302.htm; SUNS # 7334, 21 Maret 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>