Meena Raman – 16 May 2013
Bonn, 30 April – Negara-negara berkembang membuat pernyataan keras bahwa kerja Kelompok Kerja Ad hoc tentang Platform Durban untuk Peningkatan Tindakan (ADP) dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tidak harus mengarah padamengartikan atau menulis ulang Konvensi. Mereka juga menekankan bahwa hasilnya harus sesuai dengan tujuan, prinsip dan ketentuan Konvensi, termasuk prinsip-prinsip kesetaraan dan umum tapitanggung jawab berbeda dan kemampuan masing-masing (CBDRRC).Kelompok G77 dan China mengeluarkan pernyataan ini saat pembukaan sesi kedua ADP di Bonn, Jerman yang berlangsung pada 29 April – 3 Mei 2013.
Para Pihak sepakat di Durban, Afrika Selatan, pada pertemuan ke-17UNFCCC dari Konferensi Para Pihak (COP 17) untuk mengadopsisebuah protokol, instrumen hukum lain atau hasil yang disepakatidengan kekuatan hukum di bawah Konvensi berlaku untuk semua Pihak pada Desember 2015, dan untuk itu mulai berlaku danditerapkan dari tahun 2020. Pada COP 18 di Doha, Qatar tahun lalu,mereka juga sepakat bahwa mereka akan mempertimbangkan elemen rancangan naskah negosiasi selambat-lambatnya tahun 2014,dengan maksud untuk menyediakan sebuah teks negosiasi sebelum Mei 2015. Para Pihak juga telah sepakat untuk “memulai rencana kerja pada peningkatan ambisi mitigasi untuk mengidentifikasi danmengeksplorasi pilihan berbagai tindakan yang dapat menutup kesenjangan ambisi untuk menjamin upaya mitigasi tertinggi oleh semua pihak.”
Pekerjaan menurut ADP sedang dilakukan di bawah 2 workstream.Workstream 1 berkaitan dengan perjanjian baru yang akandisimpulkan pada tahun 2015, sementara workstream 2 berkaitan dengan ambisi pra-2020. Sesi ADP2 dipimpin oleh Jayant Mauskar(India) dan Harald Dovland (Norwegia). Yang juga hadir pada sesi pembukaan adalah Christiana Figueres, Sekretaris Eksekutif UNFCCC,yang mengingatkan Para Pihak tentang pentingnya kebutuhan dalam menanggulangi perubahan iklim.
Mr Amena Yauvoli dari Fiji, berbicara untuk G77 dan China mengatakan bahwa kerja ADP harus berada di bawah Konvensi danharus didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab yang berkaitan denganmitigasi, adaptasi dan sarana implementasi. Dia menambahkanbahwa proses ADP tidak harus mengarah pada reinterpretasi ataumenulis ulang Konvensi; hasilnya harus sesuai dengan tujuan,prinsip-prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi,termasuk prinsip-prinsip kesetaraan dan CBDRRC, negosiasi harussesuai proses yang dikendalikan, dan harus sepenuhnya inklusif dantransparan; pekerjaan harus mengarah pada keseimbangan,ambisius, hasil yang adil dan merata di bawah Konvensi; dan kemajuan tergantung pada pendekatan yang seimbang mencakupmitigasi, adaptasi dan sarana implementasi , sesuai dengansemangat Konvensi.
Selain itu, G77 dan China memuji amandemen yang diadopsi di Dohaterkait dengan periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto danmengatakan upaya sekarang harus fokus untuk membawa amandemen tersebut berlaku pada kesempatan pertama. Fijimendesak semua pihak untuk melakukan prosedur hukum relevanyang diperlukan untuk membawa amandemen berlaku sesegera mungkin. G77 dan China juga berpandangan bahwa hasil kerja di bawah Platform Durban harus memungkinkan Para Pihak untuk lebih meningkatkan implementasi penuh, efektif dan berkelanjutan dari Konvensi dan memperkuat rezim berbasis aturan multilateral agarKonvensi mencapai tujuan utamanya.
Sehubungan dengan ambisi pra-2020, G77 dan China mengatakan bahwa tindakan apapun harus dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip Konvensi. Mengingat mendesaknya situasi kita, G77 dan China menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan dan mempercepat upaya untuk menutup kesenjangan ambisi. Dalam mengatasikesenjangan ini, fokus tidak hanya terbatas pada mitigasi tetapi juga kesenjangan berkaitan dengan keuangan, teknologi dandukungan untuk pengembangan kapasitas. Kegagalan untuk mengatasi kesenjangan ini tidak hanya akan berdampak dalam jangka pendek tetapi juga akan memiliki dampak yang mendalampada skala komitmen yang akan diperlukan di bawah perjanjian 2015,yang harus dipandu oleh prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi.Terkait ini, G77 dan China menegaskan kembali seruannya baginegara maju untuk mengambil kepemimpinan dan berbuat lebih banyak dalam penyediaan sarana implementasinya.
Swaziland untuk Africa Group memandang kerja ADP dalam kontekskeyakinan antara Pihak, dimana pelaksanaan Konvensi melampaui2020 disepakati atas dasar mitigasi, keuangan, komitmen teknologi dengan negara-negara maju. Dikatakan bahwa kesenjangan mitigasidan keuangan serta kurangnya dukungan yang jelas untuk adaptasipra 2020 adalah perhatian Afrika. Menangani masalah ini perlumemfokuskan kerja Para Pihak pada kesepakatan 2015.
Sehubungan dengan perjanjian 2015, Swaziland menegaskan kembali pandangannya bahwa semua prinsip dan ketentuan Konvensi berlaku, dengan demikian seharusnya tidak ada renegosiasi Konvensi dan lampiran-lampirannya. Selanjutnya, Swaziland ingin pengaturantujuan adaptasi dan ekspresi tujuan dalam perjanjian tahun 2015,termasuk dukungan untuk mitigasi dan adaptasi di negara berkembang. Tentang ambisi pra-2020, grup berkomitmen untukmenjembatani kesenjangan terhadap pencapaian kesepakatantujuan 2o Celsius untuk ditinjau terhadap 1.5oC mulai tahun ini.Mengacu pada kesenjangan emisi dari 8-13Gt CO2, dikatakan bahwaupaya mitigasi global harus dilakukan dan harus ada pengiriman efektif dari USD 100 miliar dolar per tahun pada tahun 2020. AfricaGroup meminta untuk monetisasi kesenjangan emisi dan penyediaantambahan dana untuk mendukung tindakan mitigasi negara-negara berkembang baik yang baru dan tambahan untuk membangunkeyakinan dan kepercayaan dalam sistem.
Uni Eropa khawatir bahwa Para Pihak tidak berada pada jalur emisiyang konsisten dalam membatasi tujuan suhu di bawah 2 derajat C. Di bawah ADP, Uni Eropa adalah untuk perjanjian yang mengikat secara hukum tunggal, adil dan komprehensif berlaku untuk semuaseperti yang diperlukan untuk menutup kesenjangan mitigasi pra2020. Dalam workstream 1, Uni Eropa ingin melihat bagaimana adaspektrum komitmen yang adil dan mencerminkan realitas ekonomiberkembang dan tanggapan terhadap tantangan global. Padaworkstream 2, pihaknya ingin identifikasi tindakan nyata denganPara Pihak lebih menempatkan janji mereka dan meningkatkannya,serta melakukan inisiatif kerjasama. Ini terkait tindakan HFC,efisiensi energi, dan reformasi subsidi bahan bakar fosil.
Australia, berbicara untuk Umbrella Group ingin kesepakatan iklim yang efektif dan berlaku untuk semua. Ada kebutuhan untuk lebih memahami bagaimana kita dapat merancang dan kesepakatan yang menangkap partisipasi semua dengan spektrum komitmen semua negara untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan keadaan nasional, memastikan fleksibilitas, transparansi dan integritas lingkungan. Pada isu peningkatan ambisi, Australia mengatakan bahwa 100 negara aneh masih belum membuat janji untuk pengurangan emisi dan ini perlu dilakukan, sementara tindakan pelengkap juga diambil, termasuk tindakan-tindakan dari badan sub-nasional.
Swiss, berbicara untuk Environmental Integrity Group (EIG), menekankan perlunya untuk menyepakati elemen inti dari perjanjian 2015 yang termasuk mitigasi, adaptasi, keuangan, transparansi tindakan dan aturan umum. Swiss ingin instrument mengikat (legally binding) dengan bentuk hukum yang sama dengan tindakan di bawah aturan yang sama dengan berbagai tingkat usaha dan waktu, yang mencerminkan prinsip CBDRRC. Dikatakan bahwa ada kebutuhan untuk diferensiasi dinamis dan diferensiasi yang adil harus dikembangkan. Swiss juga menekankan perlunya untuk menutup kesenjangan ambisi pra-2020 dengan tindakan baik di dalam maupun di luar Konvensi.
Sumber selengkapnya:http://twnside.org.sg/title2/climate/news/Bonn10/TWN_update1.pdf
