Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Negara Berkembang Bentuk Aliansi Baru untuk Selamatkan Iklim

Disarikan Ani Purwati – 16 Oct 2011

Afrika Group, Least Developed Countries-LDC Group (Kelompok Negara-Negara Terbelakang) dan negara-negara kelompok ALBA meluncurkan sebuah aliansi di Panama City pada saat perundingan iklim untuk “menyelamatkan rezim iklim dan menjamin kesuksesan Konferensi Para Pihak (COP) dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mendatang di Durban.

Menurut Meena Raman dari Third World Network (TWN) dalam laporannya (10/10), saat konferensi pers yang diadakan bersama pada 7 Oktober, berita tentang aliansi diumumkan. Grup Afrika, sebuah pengelompokan dari 53 negara Afrika yang diwakili oleh Mr. Tosi Mpanu Mpanu dari Republik Demokratik Kongo, Grup LDC terdiri dari 48 negara diwakili oleh Mr. Pa Ousman Jarju dari Gambia dan Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Amerika (ALBA Group) yang terdiri dari 8 negara diwakili oleh utusan Venezuela, Ms. Claudia Salerno Caldera.

Mr. Mpanu Mpanu mengatakan bahwa kelompok ini telah datang bersama untuk mengabadikan persatuan mereka dalam membuat suksesnya COP Durban dan untuk mengatasi isu-isu inti yang menyatukan kelompok-kelompok.
 
Ms. Caldera mengatakan bahwa persatuan mereka untuk mencapai tujuan akhir dari Konvensi dalam menyelamatkan manusia, planet dan bumi. Dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini datang bersama-sama dalam menanggapi pertemuan perubahan iklim Panama dan untuk memastikan kemajuan dalam perundingan dengan itikad baik.
 
Mr. Ousman Jarju dari Gambia mengacu pada Pernyataan Posisi Umum yang diadopsi oleh 3 kelompok dan menyoroti beberapa aspek tertentu. Dia mengatakan kerjasama yang diperlukan di Durban untuk memperkuat hasil berbasis ilmu pengetahuan dan adil bagi rezim iklim dan menegaskan kembali bahwa UNFCCC dan Protokol Kyoto merupakan kerangka hukum mendasar perubahan iklim global.

Dia mengatakan bahwa perundingan harus menghasilkan dua hasil di Durban sejalan dengan Bali Road Map, hasil yang disepakati untuk melaksanakan Konvensi dan periode kedua dan selanjutnya dari Protokol Kyoto. Hasil-hasil ini harus ambisius, seimbang dan berdasarkan ilmu, keadilan dan supremasi hukum. Semua tindakan atau langkah-langkah yang terkait dengan perubahan iklim harus sesuai sepenuhnya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi, khususnya keadilan dan tanggung jawab bersama yang dibedakan dan menurut kemampuan masing-masing. Dia mengatakan bahwa sangat penting negara berkembang bekerja secara serempak dalam memajukan posisi bersama yang kuat untuk memastikan terwujudnya tujuan bersama dan untuk pelaksanaan penuh, efektif dan berkelanjutan dari Konvensi dan Protokol Kyoto.

Terkait keadaan permainan perundingan, Mpanu mengatakan bahwa dua kesenjangan besar mitigasi dan keuangan harus diatasi. Pada kesenjangan mitigasi, ia mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 12 gigaton ekuivalen pada tahun 2020, jika suhu yang stabil di 2 derajat C. Negara berkembang berkontribusi pada pengurangan sekitar 5 Gigaton sementara negara-negara maju hanya 4 Gigatonne pengurangan, menunjukkan bahwa negara-negara berkembang melakukan cukup banyak.

Pada kesenjangan keuangan, ia mengatakan bahwa negara-negara maju telah berjanji mempercepat pembiayaan (30 miliar USD antara 2010-2012) tapi belum juga dimulai. Pada pembiayaan jangka panjang, 100 miliar USD per tahun pada 2020 sebagai kesepakatan di Cancun hanya sedikit dari kebutuhan yang lebih besar, termasuk untuk adaptasi. Perlu diketahui apa yang akan terjadi antara 2013 dan 2020. Dia juga menekankan perlunya suatu keputusan berdasarkan Protokol Kyoto untuk periode komitmen kedua dan Durban tidak menjadi kuburan bagi Protokol Kyoto.
 
Mpanu juga menyatakan kekhawatiran bahwa perundingan di Panama hanya maju pada isu mitigasi namun belum ada kemajuan keuangan. Hal ini penting untuk mengadopsi perjanjian di Durban dan tidak diperlukan tepukan tangan, tetapi yang penting negara maju menunjukkan itikad baik dan kepemimpinan dalam perundingan.
 
Pada perundingan di Panama, Ousman Jarju mengatakan bahwa pada awal minggu, ada upaya dari beberapa negara maju menarik pembahasan masalah keuangan, tetapi G77 dan China bisa memastikan bahwa ada perundingan teks di atas meja. Dia menegaskan bahwa tanpa komitmen Annex 1 untuk periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto di Durban, akan sulit bagi kemajuan di bawah Konvensi dan dia berharap negara-negara maju menyadari implikasi dari posisi mereka dalam hal ini.
Sumber Selengkapnya: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/panama01/TWN_panama.up15.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>