Disarikan Ani Purwati – 24 Feb 2012
Organisme rekayasa genetik – GMO atau transgenik adalah salah satu produk yang paling luas dan kontroversial dari bioteknologi modern. Perubahan pada organisme dan efek sekunder pada sistem alam dan antropogenik kompleks telah mengangkat serangkaian kekhawatiran dan ketidakpastian terkait keselamatan mereka dan paket produksi yang mereka andalkan. Kekhawatiran ini berkaitan dengan potensi dampak transgenik pada pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Laporan baru oleh GenØk – Pusat Keamanan Hayati di Norwegia ini menekankan bahwa potensi dampak transgenik terjadi sepanjang siklus hidup dan rantai nilai mereka. Dalam hal ini, penilaian hanya pada tahap tertentu (umumnya pada awal produksi atau konsumsi lapangan) tidak lengkap, membatasi pemahaman menyeluruh dari dampak dan sifat saling terkait mereka. Hal ini konsisten dengan temuan dalam tinjauan literatur, yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi efek sepanjang rantai nilai transgenik, dan menunjukkan beberapa link yang potensial dan efek kombinasi dari transgenik pada tahap yang berbeda (misalnya, dari penelitian dan pengembangan (R & D) untuk komersialisasi ). Fitur lain dari laporan ini adalah fokus pada dampak negatif dari transgenik (terutama tanaman transgenik) yang dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan.
Pada tingkat R & D, hak kekayaan intelektual (intellectual property rights – IRP) pada transgenik berdampak pada tujuan, peraturan dan organisasi pasar, di antara industri bioteknologi modern. HKI pada GMO, terutama benih transgenik, memiliki efek ekonomi dan sosial. Hal ini berlaku terutama bagi para petani dalam kaitannya dengan kewajiban hukum dan ekonomi yang timbul dari kehadiran tidak disengaja dari transgenik. Dampak pada tahap produksi, terutama tanaman transgenik, terkait dengan karakteristik yang melekat pada transgenik dan paket produksi yang mereka andalkan. Ketidakseimbangan dan kontaminasi (baik genetik dan kimia) dari (agro) ekosistem adalah efek samping yang paling sering dilaporkan pada tingkat ekologis. Perubahan penggunaan lahan dan biaya produksi, ketergantungan pada paket teknologi spesifik, melemahnya kedaulatan pangan, ketidakmerataan akses pada teknologi dan berbagi manfaat, risiko kesehatan kerja, dan ketegangan antara adopter dan non-adopter transgenik adalah beberapa potensi implikasi ekonomi dan sosial dari transgenik pada tahap produksi.
Selama panen, penyimpanan, pengkondisian dan prosesing transgenik, perubahan hasil, implikasi kontaminasi ekonomi, keterbatasan pilihan untuk diferensiasi dan segregasi untuk produsen dan perusahaan kecil adalah dampak utama yang bisa merugikan. Sejak produksi tanaman transgenik dimasukkan ke dalam sektor pertanian industri, terutama untuk produksi komoditas, pengangkutan dan komersialisasi transgenik terkait dengan generasi karbon dan konsumsi energi yang tinggi, konsentrasi pasar dan integrasi vertikal, yang berkaitan dengan keterbatasan kesempatan untuk perdagangan yang adil. Adapun konsumsi transgenik, isu-isu utama terkait dengan potensi bahaya terhadap hewan (ternak atau liar) dan kesehatan manusia, termasuk masalah etika pada hak informasi konsumsi.
Semua kekhawatiran ini telah menetapkan perlunya perjanjian internasional dan kerangka hukum nasional untuk berkontribusi pada penanganan, pengangkutan dan penggunaan transgenik yang aman untuk meminimalkan atau mencegah efek samping. Dalam hal ini, perjanjian internasional yang relevan berhubungan dengan transgenik adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity – CBD), Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati (Cartagena Protocol on Biosafety – CPB), kesepakatan baru Protokol Tambahan Nagoya-Kuala Lumpur tentang Kewajiban dan Ganti Rugi ke CPB (Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the CPB), Codex Alimentarius, Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention -IPPC), standar, rekomendasi dan pedoman dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health – OIE), Perjanjian WTO tentang Penerapan Tindakan Sanitary dan Phytosanitary (WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS Agreement) dan Konvensi Aarhus khusus berkaitan dengan hak untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan keamanan hayati.
Di tingkat regional, Uni Eropa mungkin memiliki peraturan keamanan hayati paling berkembang, yang berkaitan dengan pelepasan transgenik secara sengaja ke lingkungan, pangan dan pakan transgenik, penelusuran produk dan pelabelan, gerakan lintas batas dan co-eksistensi. Di tingkat nasional, Undang-Undang Teknologi Gen Norwegia adalah contoh yang paling menonjol, dengan masuknya pembangunan berkelanjutan, utilitas sosial dan aspek etika peraturan keamanan hayati.
Dalam konteks keamanan hayati global, pelabelan dan penelusuran produk penting karena kehendak:
i) menyediakan sarana untuk memantau dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan, dan
ii) memfasilitasi keputusan antara pengguna dan konsumen. Selain inisiatif pada pelabelan transgenik, sertifikasi bebas transgenik yang diberikan oleh pertanian organik, inisiatif pembangunan berkelanjutan dan perdagangan yang adil merupakan pendekatan lain untuk mengatasi pelabelan transgenik. Selain itu, gerakan bebas transgenik juga ingin menciptakan produk dan jasa dengan identitas yang berbeda dengan menghindari produksi transgenik.
Sumber selengkapnya: http://www.genok.no/nyheter_cms/2012/januar/ny-biosikkerhetsrapport-genetically-modified-organisms-a-summary-of-potential-adverse-effects-relevant-to-sustainable-development/222; http://www.biosafety-info.net/file_dir/17756658114f0414b90724f.pdf.
