Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Komite Rancangan Dana Iklim Fokus pada Isu-Isu Kunci

Disarikan Ani Purwati – 03 Oct 2011

Pertemuan ketiga Komite Peralihan (Transitional Committee-TC) untuk merancang Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund-GCF) di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) berlangsung di Jenewa pada 11 September sore, dengan anggota mengidentifikasi apa saja isu kunci untuk fokus pada pekerjaan selanjutnya. Demikian menurut Meena Raman dari Third World Network (TWN) dalam laporannya langsung dari Jenewa (12/9).
 
Sebuah lokakarya yang diadakan pada pagi harinya untuk membahas keterlibatan sektor swasta dalam GCF menarik kritik tajam beberapa anggota TC dari negara-negara berkembang seperti koalisi masyarakat sipil utama yang menentang usulan beberapa negara maju untuk membentuk  dana khusus untuk sektor swasta di bawah GCF.
 
Mr. Trevor Manuel dari Afrika Selatan dan Mr Kjetil Lund Norwegia sebagai ketua bersama pertemuan, menjadwalkannya pada akhir Selasa, 13 September.

Mr. Lund mengusulkan bahwa fokus diskusi anggota TC terletak pada lima isu utama: (i) hubungan antara GCF dan Konferensi Para Pihak (COP), yang melibatkan akuntabilitas dan pelaporan komponen GCF untuk COP dan hubungan dengan badan-badan tematik terkait di bawah Konvensi, (ii) status hukum GCF, yang melibatkan masalah hukum personal atau kapasitas hukum, seperti hak istimewa dan kekebalan untuk GCF dan / atau pejabatnya; (iii) isu yang berkaitan dengan pembentukan sebuah sekretariat independen termasuk pemilihan kepalanya; (iv) penggunaan dana (misalnya, dana untuk adaptasi, mitigasi dan kegiatan yang berkaitan dengan hutan) dan substruktur, dan (v) struktur dan proses untuk keterlibatan sektor swasta.
 
Untuk pertemuan di Jenewa, ketua dan wakil ketua TC telah menyiapkan sebuah “Draft laporan Komite Peralihan untuk rancangan Dana Iklim Hijau untuk Konferensi Para Pihak,” yang berisi berbagai elemen, seperti tujuan; prinsip panduan; ruang lingkup; pengaturan kelembagaan dan tata kelola termasuk dewan GCF, pengamat, aturan prosedur, sekretariat dan komisaris; hubungan dengan COP; status hukum, partisipasi dan keanggotaan; masukan keuangan; instrumen keuangan; modalitas operasional yang mencakup kelayakan, pendanaan, akses modalitas, akreditasi (penerapan entitas), standar fidusia dan alokasi; perlindungan lingkungan dan sosial; keterlibatan sektor swasta; monitoring dan evaluasi; mekanisme akuntabilitas; masukan dari stakeholder dan partisipasi.

Dalam menanggapi daftar isu-isu kunci dari Mr. Lund, anggota TC pada umumnya setuju dengan pendekatan yang diusulkan sementara beberapa mengusulkan penambahan.
 
Mr. Wu Jinkang dari China ingin isu dewan GCF dan komisaris juga ditambahkan. Usulan China didukung oleh Mr. Jorge Ferrer dari Cuba (yang merupakan anggota alternatif untuk Nikaragua), Ms. Bernarditas Mueller dari Filipina dan Duta Besar Sergio Serra dari Brazil.
 
Dr. Yaga Venugopal Reddy dari India memandang bahwa pendekatan yang diusulkan oleh ketua bisa diterapkan dengan isu paling kritis yang diidentifikasi pertama sementara isu yang tersisa ditangani kemudian. Dia juga mengusulkan perlunya daftar dari Kerangka Acuan (TOR) dari TC untuk memastikan bahwa itu yang sedang ditangani oleh anggota.
 
Ms. Bernarditas Mueller juga sepakat dengan pendekatan yang diusulkan oleh ketua bersama, seperti mengidentifikasi isu kunci yang akan membuka isu-isu lainnya. Dia menekankan pentingnya isu status hukum GCF, dewan, sekretariat dan komisaris.

Dia berpandangan bahwa isu atau masalah jendela pendanaan dan keterlibatan sektor swasta adalah sekunder. Dia menyarankan bahwa masalah sektor swasta dapat digolongkan di bawah partisipasi stakeholder dan mencatat bahwa tidak ada referensi sektor swasta dalam TOR.
 
Duta Besar Burhan Gafoor dari Singapura, yang juga Wakil Ketua TC, setuju dengan lima isu yang diusulkan oleh ketua bersama, menekankan bahwa semua isu masih di atas meja. Dia mengatakan isu-isu kunci yang mewakili minimum perlu mendapatkan GCF dan berjalan pada Januari tahun depan. Dia mendukung gagasan dari Filipina bahwa keterlibatan sektor swasta bisa ditangani bersama-sama dengan keterlibatan masyarakat sipil.
 
Pada isu status hukum, Mr. Nick Dyer dari Inggris ingin ini dibahas terakhir. Dikatakannya bahwa “bentuk harus mengikuti fungsi.” Pandangannya didukung oleh perwakilan Amerika Serikat, yang juga ingin isu standar fidusia serta perlindungan lingkungan dan sosial untuk dicatat.

Mr. Alexey Kvasov dari Rusia menekankan pentingnya pemilihan kepala sekretariat, mengatakan bahwa kemerdekaan sekretariat itu penting.
 
Para wakil dari Polandia dan Swiss ingin diskusi tentang instrumen keuangan sementara Jepang ingin diskusi tentang input keuangan.
 
Diskusi tentang isu-isu kunci dilanjutkan pada Senin, 12 September. Mr. Lund juga menginformasikan bahwa diskusi lebih lanjut tentang proses pekerjaan berikutnya dari TC, akan dibicarakan secara informal di sebuah makan malam pada hari Minggu bagi anggota TC.
 
Pada agenda lain, item yang terkait dengan adopsi dari laporan pertemuan kedua dari TC yang diadakan di Tokyo 13-14 Juli tahun ini, Mr. Omar ElArini dari Mesir ingin agar laporan mencerminkan nama-nama dari semua 13 negara yang membuat pengajuan bersama berjudul ‘Draft instrument for the establishment of the Green Climate Fund  ‘(‘Draft instrumen untuk pembentukan Dana Iklim Hijau’), karena hal ini tidak terdapat dalam laporan.

Amandemen yang diusulkan oleh Mesir telah diterima oleh rapat. (Ke-13 negara yang terlibat dalam penyerahan bersama itu adalah Argentina, Burkina Faso, Cina, Republik Demokratik Congo, Mesir, El Salvador, Gabon, India, Maroko, Nikaragua, Filipina, Arab Saudi dan Zambia.)
 
Sebelumnya pada pagi, 11 September, sebuah lokakarya diadakan selama setengah hari tentang “Peran GCF dalam mendorong perubahan transformasional, melibatkan masyarakat sipil dan memanfaatkan sektor swasta.”
 
Lokakarya mendengar presentasi dari beberapa LSM dan perwakilan dari sektor swasta dari negara maju. Salah satu pertanyaan yang diajukan selama lokakarya oleh fasilitator sesi adalah apakah ada kebutuhan untuk jendela khusus atau fasilitas bagi sektor swasta.
 
Ms. Carol Mwape Zulu dari Zambia mengatakan bahwa tidak boleh ada jendela sektor swasta, karena hal ini akan menimbulkan masalah bagi Negara Terbelakang (LDCs) karena sektor swasta tidak tertarik dalam adaptasi tetapi hanya dalam mitigasi. Dia mengatakan bahwa sektor swasta harus dilibatkan di tingkat nasional.

Mr. Jorge Ferrer mengatakan bahwa anggota TC seharusnya tidak boleh melebih-lebihkan perlunya keterlibatan sektor swasta dan menyerukan untuk lebih hati-hati dan keseimbangan dalam menangani pertanyaan. Dia juga menentang pembentukan jendela terpisah untuk sektor ini.
 
Ia menarik perhatian pada bagaimana sektor swasta di negara-negara maju harus diselamatkan oleh pemerintah di beberapa negara maju selama krisis keuangan.
 
Dua koalisi masyarakat sipil utama dari Climate Justice Now! (CJN!) dan Climate Action Network (CAN) juga bersikap dingin pada usulan untuk keterlibatan dengan sektor swasta.
 
Ms. Lidy Nacpil untuk CJN! meminta untuk berhati-hati dalam menangani keterlibatan sektor swasta. Dia mengatakan bahwa “partisipasi sektor swasta sebaiknya untuk diputuskan, dikelola, diatur dan insentif di tingkat nasional, sesuai dengan strategi nasional yang diidentifikasi melalui partisipasi orang-orang yang paling terkena dampak oleh perubahan iklim.”

Dia mendesak TC tidak membentuk jendela sektor swasta yang berdiri sendiri, atau untuk menyediakan keuangan atau insentif langsung ke sektor swasta.
 
“Pembentukan jendela sektor swasta hampir pasti akan menjadi keuntungan bagi negara kaya yang berbasis di perusahaan multinasional, tapi hampir pasti akan menghindari kepentingan negara-negara miskin. Usulan untuk jendela sektor swasta dalam GCF adalah mengingatkan kekhawatiran World Bank Group’s International Finance Corporation (IFC), yang berkinerja buruk dalam kaitannya dengan misi Bank yang menyatakan mengentaskan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Mengkhawatirkan, hampir dua-pertiga dari investasi IFC di negara berpenghasilan rendah pergi ke perusahaan yang berbasis di negara terkaya. ”
 
“Penekanan berlebihan pada meningkatkan investasi swasta dapat menyebabkan dana yang sangat bergantung pada perantara keuangan. Sebagaimana ditunjukkan oleh IFC, semakin besar penggunaan perantara keuangan, semakin sulit badan GCF dan penerima manfaat untuk memastikan pelaksanaan dan kepatuhan dengan standar lingkungan dan sosial. Demikian pula, kurangnya keinginan sektor keuangan untuk pengungkapan, kewajiban, dan akuntabilitas untuk hasil lingkungan dan sosial akan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi usaha global untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan stabilisasi iklim. Oleh karena itu, Dana Iklim Hijau seharusnya tidak mencairkan uang secara langsung melalui perantara keuangan.”

“TC harus merancang Dana Iklim Hijau dengan cara yang menjamin arah GCF bersih dari investasi terlalu berisiko dari perspektif keuangan atau lingkungan. Pembagian obligasi ke dalam derivatif, dan investasi di pasar karbon adalah contoh dari instrumen terlalu berisiko. Para volatilitas yang sedang kita amati di bursa saham dunia memberikan pengingat yang jelas, satu yang diperlukan, bahwa alat tersebut tidak mendasar untuk jenis stabil, pendekatan berkelanjutan untuk pembiayaan yang GCF butuhkan jika itu untuk memenuhi tujuan-tujuannya,” tambah Nacpil.
 
Ms. Mahlet Eyassu dari CAN mengatakan bahwa jendela sektor swasta dirancang untuk mendukung proyek-proyek individu tidak mungkin mekanisme yang tepat untuk mempercepat transformasi pembangunan rendah karbon dan tahan iklim.

“Dukungan untuk inisiatif sektor swasta harus disediakan melalui lembaga nasional dan sesuai dengan strategi-strategi dan rencana. Melibatkan sektor swasta tidak harus menambah hutang tidak berkelanjutan atau melepaskan beban risiko yang signifikan dari sektor swasta ke sektor publik di negara-negara berkembang. GCF harus melibatkan aktor-aktor sektor swasta hanya ketika mereka dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas untuk mematuhi standar yang kuat pada efektivitas lingkungan, sosial, dan pengembangan, serta pelaksanaan proses yang kuat dan dirancang untuk mengatasi risiko keuangan, sosial, dan lingkungan, serta menghasilkan hasil mitigasi dan adaptasi yang efektif.”
 
“TC harus berpikir hati-hati tentang bagaimana dukungan GCF untuk sektor swasta akan berinteraksi dengan pasar karbon, dan memastikan bahwa keuangan sektor swasta tidak menghasilkan penghitungan ganda dalam setiap tindakan mitigasi oleh negara maju,” tambahnya.

 

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2011/climate20110903.htm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>