Ani Purwati – 05 Dec 2008
Konferensi perubahan iklim ke-14 (COP-14 of UNFCCC) telah berlangsung di Poznan, Polandia sejak 1 Desember lalu dan akan berakhir pada 12 Desember nanti. Saat pembukaan pada 1 Desember lalu, Donald Tusk, Perdana Menteri Polandia berharap, para pihak menunjukkan kesabaran dan pengertian dengan yang lain dalam semangat solidaritas, melalui negosiasi dimana akan banyak perbedaan terutama antara Utara-Selatan. Demikian disampaikan Martin Khor dalam laporannya kepada Third World Network langsung dari Poznan, Polandia (1/12).
Dilaporkan pula bahwa Anders Rasmussen, Perdana Menteri Denmark di saat yang sama mengatakan bahwa krisis keuangan seharusnya tidak mengalihkan upaya pencegahan perubahan iklim, yang digambarkannya sebagai hak lingkungan hidup dan pilihan ekonomi. Ketika negara maju melangkah, kita perlu pendekatan global yang melibatkan semua negara untuk menyelesaikan masalah. Dia mengatakan pentingnya negara berkembang atau beberapa di antaranya berkontribusi dalam aksi pencegahan perubahan iklim.
Pembukaan sidang paripurna ad hoc working group on long-term cooperative action (AWG-LCA) juga berlangsung pada sore harinya. Kelompok ini membawa mandate konferensi perubahan iklim di Bali lalu untuk menindaklanjuti Bali Action Plan, yang bertujuan untuk melaksanakan komitmen konvensi secara penuh dimana membahas lima isu yaitu isu bersama, mitigasi, adaptasi, pendanaan dan teknologi.
Saat pembahasan di Bali lalu, Bali Action Plan di antaranya berisi komitmen pemerintah untuk menghasilkan kesepatan di akhir 2009 tentang mitigasi ( aksi untuk menghindari dan mengurangi emisi), adaptasi (aksi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim), pendanaan dan teknologi (yang berarti negara maju membantu negara berkembang dalam beraksi).
Menurut Martin Khor sebagai Direktur Third World Network, perundingan selama dua minggu di Poznan ini berlangsung di bawah bayangan krisis keuangan global. Ini dapat berpengaruh negatif pada pemerintah yang sedang sibuk dengan situasi ekonomi dimana akan menggunakan banyak uang untuk mengatasinya dan menangguhkan upaya dalam rangka perubahan iklim.
Tetapi ada dampak positif juga. Dimana Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa menggunakan dana triliunan dolar untuk menjamin banknya, menunjukkan bahwa jika ada masalah cukup serius, pemerintah dapat membuka diri dengan dana.
Tak ada banyak alasan bagi negara maju untuk tidak menyediakan dana dan teknologi dalam jumlah besar pada negara berkembang dalam hal revolusi organisasi dan teknologi terkait perubahan iklim.
Selain masalah krisis keuangan, beberapa masalah utama yang mendominasi pembahasan di Poznan di antaranya pertama, peran dan posisi Amerika Serikat (AS) yang selama bertahun-tahun bermasalah dengan keanggotaan konvensi. Negara itu telah menarik diri dari Kyoto Protocol beberapa tahun lalu, dimana mencabut kerangka komitmen mengikat dari penghasil emisi terbesar dunia. Administrasi Bush juga bersikap skeptis terhadap iklim sementara emisinya meningkat.
Dengan terpilihnya Barrack Obama, diharapkan ada perubahan besar pada posisi AS terkait perubahan iklim, ada harapan besar bahwa AS akan mempunyai langkah penting bersama negara-negara lain dalam menyusun kembali komitmen pengurangan emisi bagi negara maju setelah periode pertama Protokol Kyoto berakhir pada 2012.
Kedua, akan ada rekomendasi di Poznan bagi kegagalan sebagian besar negara maju untuk mengambil tindakan, di saat emisi gas rumah kaca terus meningkat di sebagian besar negara (seperti AS, Canada, Jepang). Sebuah laporan UNFCCC dua minggu lalu menyebutkan bahwa ada kemajuan pesat dalam pengurangan emisi negara maju dalam lima tahun terakhir.
Belum ada negara maju yang menunjukkan komitmennya atas pendanaan dan transfer teknologi pada negara berkembang. Dalam hal itu mereka tidak memberi pelajaran baik pada negara berkembang atau memaksanya mengambil komitmen baru.
Ketiga, tidak ada antisipasi bahwa kemajuan penting harus dibuat terkait pendanaan dan teknologi. Ini penting karena Kelompok G77 dan China mempunyai susunan usulan untuk menetapkan bentuk pendanaan dan mekanisme transfer teknologi dalam UNFCCC.
Negara-negara berkembang ingin Poznan fokus dalam membuat kemajuan tentang pendanaan dan teknologi. Mereka berharap negara maju merespon dengan positif proposal baru mereka, dimana telah disampaikan di akhir pembahasan di Accra Agustus lalu.
Jika tidak ada respon positif, negara-negara berkembang akan sangat kecewa di Poznan dan atmosfir akan suram.
Sementara itu negara maju mempunyai prioritas sendiri. Mereka akan mengusulkan pembedaan negara-negara berkembang terkait empat isu di Poznan.
Jepang menyatakan bahwa sebagian besar negara berkembang harus komit dengan sendirinya untuk mengambil target pengurangan pengurangan emisi atau melakukan efisiensi energi.
Australia juga mengusulkan kategori baru negara berkembang, yaitu Singapura, Malta dan Korea sebagai negara yang maju ekonominya namun tidak termasuk Negara Annex I (yang diharuskan melakukan komitmen mengikat pengurangan emisi di bawah Protokol Kyoto).
Sejak konferensi di Bali, AS dan Uni Eropa juga membuat permintaan yang sama bahwa beberapa negara berkembang seharusnya melakukan komitmen lebih besar daripada sekarang.
Negara maju meminta bahwa sidang dapat menyetujui untuk pembedaan di antara negara berkembang, dengan tujuan agar negara berkembang bersangkutan melakukan pengurangan emisi baru atau komitmen mitigasi.
Bagaimanapun negara berkembang umumnya menolak pembedaan. Mereka tidak menyetujui metode yang mengkategorikan pelatihan yang dilakukan negara maju. Mereka juga menggarisbawahi bahwa negara maju secara histories bertanggungjawab atas sebagian besar gas rumah kaca di atmosfir dan bahwa mereka seharusnya menjadi pihak yang melakukan komitmen mengikat untuk mengurangi emisi, sejalan dengan konvensi sekarang dan Protokol Kyoto.
Sumber:
