Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Kajian COP ungkap area masalah untuk resolusi politik oleh para menteri

Warsawa, 20 November (Hilary Chiew) – Pada pleno penilaian informal yang diselenggarakan pada 18 November perundingan iklim Warsawa, Presiden Pertemuan ke-19 Konferensi Para Pihak (COP 19) UNFCCC, Marcin Korolec (Menteri Lingkungan Hidup Polandia) mengatakan para menteri akan memberikan resolusi politik yang diperlukan untuk memungkinkan beberapa isu kunci agar lebih maju. Segmen tingkat tinggi para menteri berlangsung 19 November.
Korolec menginformasikan para pihak bahwa salah satu masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat teknis “Kerugian dan Kerusakan”.

Dia mengatakan bahwa ketika Ketua Badan Pendukung untuk Pelaksanaan ( Subsidiary Body for Implementation-SBI) dan co-fasilitator tentang masalah ini sedang melakukan beberapa tambahan pekerjaan teknis, ia telah meminta dua menteri untuk memberi dukungan dalam menangani masalah ini, yaitu Menteri Edna Molewa dari Afrika Selatan, dan Menteri Lena Margareta Ek dari Swedia. Dia mengatakan para Ketua dari SBI dan Badan Pendukung UNFCC untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) memberitahukan isu-isu yang mereka percaya tidak dapat diselesaikan di tingkat teknis. “Saya ingin menyebutkan secara khusus item keuangan yang membutuhkan perhatian khusus. Para perunding keuangan telah bekerja keras dan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam minggu pertama. Saya mendorong mereka untuk melanjutkan upaya dan fokus pada isu-isu yang dapat dan perlu disimpulkan di Warsawa.” kata Korolec.

Dia mengundang para Ketua dari SBI dan SBSTA serta wakil ketua dari Kelompok Kerja Ad Hoc Platform Durban untuk Peningkatan Tindakan ( Ad Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Actions – ADP) agar memberi info terbaru mengenai status pekerjaan dalam tubuh masing-masing.

Ketua SBSTA, Richard Muyungi (dari Tanzania) mengatakan SBSTA 39 berhasil diselesaikan pada hari Minggu pagi (17 November) dan menambahkan bahwa banyak masalah yang diamanatkan diselesaikan akan berkontribusi pada pekerjaan badan lain dan meletakkan dasar untuk tahun yang akan datang. Sayangnya menurutnya, sesi ini tidak mampu menyimpulkan pada tiga item – pengaturan kelembagaan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD-plus) (yang merupakan gabungan item SBI/SBSTA); Forum Tindakan Respon dan program kerja (item SBI/SBSTA), dan isu-isu metodologis terkait dengan Protokol Kyoto Pasal 5, 7 dan 8. Item ini disampaikan ke COP sebagai untuk panduan dan pertimbangan lebih lanjut. Dia juga mengatakan tidak ada kemajuan dalam dua agenda lainnya – laporan gabungan dari Komite Eksekutif Teknologi ( Technology Executive Committee – TEC), Pusat dan Jaringan Teknologi Iklim ( Climate Technology Centre and Network – CTCN), serta mekanisme pasar dan non-pasar yang baru, akhirnya akan ditangguhkan ke sesi SBSTA Juni di Bonn tahun depan. Masalah teknologi akan di sampaikan ke Presiden COP untuk dipertimbangkan.

Ketua SBI , Tomasz Chruscczow ( dari Polandia) menginformasikan bahwa SBI telah ditutup (sebelum pleno COP diselenggarakan). (Sesi SBI berkumpul kembali di pagi hari 18 Nov setelah sebelumnya sempat ditunda pada dini hari , Minggu 17 November karena kurangnya kuorum).

Meskipun harus berurusan dengan banyak isu politik yang sensitif, dia senang menyampaikan bahwa SBI membuat langkah yang sangat penting untuk menyelesaikan pe ngembangan pengaturan kelembagaan yang penting untuk keputusan COP. Dia menggambarkan kesepakatan tentang modalitas dan prosedur CTCN dan Dewan Penasehat sebagai batu akhir dalam pengembangan Mekanisme Teknologi. Bagaimanapun Chruscczow mencatat bahwa ada item untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Presiden COP, yaitu pengaturan kelembagaan REDD-plus, forum Tindakan Respon dan program kerja, kerugian dan kerusakan, serta anggaran program untuk dua tahunan 2014-2015.
Tentang pelaksanaan Mekanisme Teknologi, ia sependapat dengan Muyungi bahwa ada pandangan yang berbeda tentang
perlunyan untuk melanjutkan pertimbangan masalah di sesi ke-40 badan pendukung berdasarkan paragraf 16 dari aturan prosedur, dan meminta Presiden COP untuk menemukan ruang yang tepat untuk mempertimbangkan laporan ke COP.
Wakil ketua dari ADP, Arthur Runge -Metzger melaporkan bahwa selama pertemuan minggu pertama, para pihak telah mampu menutupi seluruh rencana kerja dari ADP dan memiliki diskusi yang mendalam pada semua poin dalam meningkatkan ambisi dan unsur-unsur untuk
Perjanjian 2015. Dia mengatakan pleno diselenggarakan pada 16 November (Sabtu) dan wakil ketua telah memberikan dasar untuk kemajuan dalam draft keputusan dan kesimpulan yang disajikan pada 18 November kepada para pihak, dan telah disampaikan untuk pekerjaan yang lebih sebelum berkumpul
kembali di sore hari untuk memberi masukan.

Kemudian Korolec mengundang kelompok para partai untuk berbicara. Fiji atas nama G77 dan China mengatakan kelompoknya memiliki posisi yang kuat ( pada isu-isu tertentu ) dan berharap ada pembicaraan yang lebih dengan perwakilan
Kepresidenan. Memperhatikan segmen tingkat tinggi Minggu lalu, menekankan bahwa waktu yang sama harus dialokasikan untuk mengatasi isu yang beredar. Bangladesh berbicara untuk Least Developed Countries ( LDCs ) telah menyesal bahwa para pihak tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pada mekanisme internasional untuk kerugian dan kerusakan yang sangat penting bagi LDCs dan negara-negara berkembang lainnya. Bangladesh meminta Presiden COP dan dua co-fasilitator untuk membicarakan masalah ini sehingga mekanisme internasional untuk kerugian dan kerusakan dapat diluncurkan di Warsawa. Bangladesh juga menyatakan keprihatinan bahwa anggaran program untuk dua tahunan 2014-2015
tidak dapat diselesaikan ( di bawah SBI ). Bangladesh meminta untuk keseimbangan dalam anggaran untuk mitigasi dan adaptasi terutama masalah dukungan yang cukup untuk LDCs sehingga representasi mereka di pertemuan dapat dipastikan.
Nauru mewakili Aliansi Negara Kepulauan Kecil memandang ke depan untuk segmen tingkat tinggi untuk memajukan pada
isu-isu yang beredar dan rencana kerja ambisius dari ADP serta keputusan tentang kerugian dan kerusakan .
Swiss mewakili Kelompok Integritas Lingkungan ( Environmental Integrity Group ) mengatakan COP Warsawa sangat penting dalam memajukan Perjanjian 2015 dan penting bagi COP ini untuk meletakkan landasan bagi sistem berbasis aturan untuk semua p ihak. Swiss meng atakan ada usulan konstruktif dimana para pihak harus bekerja secara fokus dan konstruktif. Swiss menyerukan kelanjutan kerja .
Australia mewakili Umbrella Group mengatakan COP harus mengirim sinyal kuat bahwa ADP berada di trek untuk berlaku dari tahun 2020, lalu menekankan bahwa komitmen mitigasi dari semua pihak akan menjadi pusat untuk kredibilitas dan nilai abadi dari perjanjian baru. Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas kurangnya hasil pada anggaran program UNFCCC dan menyerukan kesimpulan sehingga para pihak dapat terus bekerja tanpa gangguan dan berharap proses ADP
akan menghasilkan hasil. (Lihat TWN Update 12 untuk rincian lebih lanjut). Kesimpulannya, Korolec mengatakan
ia berencana untuk mengadakan pertemuan informal dalam beberapa hari ke depan.

Sumber selengkapnya: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/warsaw01/TWN_update20.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>