Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

CSF Protes Delegasi Denmark untuk Perubahan Iklim

Civil Society Forum – 09 Dec 2009

Bersama Climate Justice Now! (CJN), Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (Civil Society Forum – CSF) mengirimkan petisi untuk memprotes tindakan Denmark, yang saat ini menjabat sebagai Presiden COP 15 saat pertemuan para pihak untuk perubahan iklim di Kopenhagen (7/12).

Dalam siaran pers CSF hari ini (8/12) menyebutkan bahwa surat terbuka ini ditujukan kepada Lars Løkke Rasmussen, Perdana Menteri Denmark, tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen,  7 – 17 Desember 2009.

CJN menyatakan keprihatinan atas tindakan Pemerintah Denmark terkait perannya sebagai Presiden UNFCCC Conference of Parties (COP) 15 yang tidak demokratis karena menyelenggarakan pertemuan eksklusif hanya dengan beberapa negara sebelum KTT  Kopenhagen dimulai, dan tidak mengikutsertakan negara-negara yang masa depannya dipertaruhkan dalam negosiasi ini.

CJN juga mengkritik keputusan Perdana Menteri Denmark yang membuat draf “Copenhagen Accords” (Kesepakatan Copenhagen) bahkan sebelum rapat dimulai. Dokumen ini bahkan disirkulasikan hanya di antara sebagian kecil pemerintah.

Menurut CJN, Pemerintah Denmark menelikung proses negosiasi yang sedang berlangsung dan telah diikuti oleh para Pihak dengan segenap energi dengan membuat kesimpulan dini,  seperti menyebutkan bahwa Kyoto Protokol akan berakhir pada 2012.

Copenhagen Accord secara sistematis mengabaikan kepentingan negara berkembang untuk isu-isu kunci, dan secara terang-terangan hanya menggambarkan posisi Denmark dan negara industri lainnya. Dokumen ini berusaha memindahkan tanggung jawab mengatasi perubahan iklim dari negara penyebab ke negara terdampak.

“Delegasi Indonesia harusnya memprotes tindakan pimpinan COP 15, yang mengancam suara-suara negara berkembang seperti Indonesia, akan diabaikan dalam perundingan-perundingan ini”, ujar koordinator CSF, Giorgio B, dari Kopenhagen, menanggapi petisi ini.

“Tindakan plin plan Pemerintah Denmark diatas harusnya tidak terjadi karena ia harus
berperan netral sebagai Presiden  COP 15 UNFCCC Copenhagen. Ini mencoreng proses demokrasi negosiasi PBB, dan tidak menghargai kepentingan negara-negara kecil dan miskin dalam negosiasi tersebut,” tambahnya.

Tindakan tersebut mengancam kepercayaan yang menjadi dasar keputusan adil dan efektif negosiasi Kopenhagen, juga merendahkan kapasitas Pemerintah Denmark untuk memainkan peranan konstruktif di meja negosiasi. Jika diabaikan, tindakan ini mengancam kegagalan negosiasi di Kopenhagen.

CSF menegaskan bahwa Kopenhagen harus melahirkan titik balik yang bersejarah. Seluruh pihak telah menempatkan kepercayaan mereka terhadap reputasi Pemerintah Denmark sebagai pemain yang adil dan tidak berpihak.

Dalam Petisi ini, CJN mendesak Presiden COP 15 bertindak adil dan tidak berpihak, seluruh proses negosiasi harus berjalan adil, terbuka, dan transparan, juga menjamin partisipasi penuh seluruh negara tanpa terkecuali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *