Ani Purwati – 06 Dec 2007
Indonesia bersama negara berkembang lainnya di tingkat internasional harus mempunyai kekuatan untuk mengurangi hutang melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB yang berlangsung pada 3-14 Desember 2007 di Nusa Dua, Bali, Indonesia ini. Selama ini kekayaan hutan dan sumber daya alam di dalamnya yang dimiliki Indonesia sebesar 70 persen untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara maju melalui ekspor.
Demikian kata Tjatur Sapta Hadi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia saat Peluncuran Kaukus Parlemen Indonesia untuk Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Pavilium Indonesia, Kawasan Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).
“Perilaku boros negara maju dalam pemakaian sumber daya alam dan energi yang tidak ramah lingkungan telah mengakibatkan perubahan iklim,” ungkap anggota Komisi VII tentang lingkungan hidup ini.
Namun menurut Catur, kemampuan Indonesia nampaknya masih jauh dari negara berkembang lain. Bila India telah memiliki program hampir 200 lebih untuk perubahan iklim ini, maka Indonesia hanya mempunyai 30 program.
Untuk itu lanjutnya, BUMN harus terus didorong agar dapat memanfaatkan dana yang ada di negara maju berupa proyek-proyek dalam Protokol Kyoto tersebut. Namun bukan pada posisi yang didekte. Melainkan pada posisi yang memiliki skill, program, dan pengawasan yang kuat.
Selain itu untuk kepentingan dalam negeri, seharusnya dalam rencana pembangunannya, Indonesia harus mengutamakan lingkungan hidup karena akibatnya sudah jelas terutama dalam hal menimbulkan bencana. Rencana adaptasi dan mitigasi dari perubahan iklim harus masuk pada rencana pembangunan jangka panjang. Bila rencana pembangunan jangka panjang itu untuk 100 tahun yang akan datang, maka programnya harus sudah ada paling tidak untuk tahun depan.
“Sayangnya perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal itu masih belum ada. Di dalam program APBN tidak ada satu pun program kerja tentang lingkungan hidup,” jelas Catur.
Mengenai rencana pembangunan pemerintah dalam hal adaptasi dan mitigasi, menurut Masnellyati Hilman sebagai Deputi Menteri Lingkungan Hidup bidang Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, pemerintah telah memasukkannya ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah serta Rencana Aksi Nasional.
Dijelaskan pula bahwa Bapenas telah melakukan perhitungan dana mitigasi dan adaptasi untuk perubahan iklim untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2008.
Sedangkan mengenai pengurangan hutang negara berkembang dalam pertemuan di Bali ini tidak dibahas. Pembahasannya telah dilakukan di forum berbeda. Namun menurutnya Indonesia baru mendapatkan dari Jerman dalam jumlah yang kecil.
Sementara itu menurut Ismayatun sebagai anggota dewan lainnya menyatakan bahwa dalam hal mitigasi perubahan iklim sebenarnya Bangsa Indonesia telah memiliki kebiasaan dalam adat dan kearifan lokalnya. Di antaranya nyepi di Bali, sashi di Maluku (suatu adapt tidak boleh menebang mangrove), kearifan local msyarakat badui dan di Sumatera Barat.
Untuk itu jangan hanya menggalakkan program dana saja, tetapi perlu mempertimbangkan budaya adapt dan kearifan lokal tersebut. Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Rakyat, melalui kaukus parlemen yang baru diluncurkan tersebut, Ismayatun dan anggota lainnya akan melakukan pengawasan agar lebih mempedulikan lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal.
Tinggalkan ego
Menurutnya, di dalam kaukus parlemen tersebut, para anggota dewan dari berbagai fraksi dan komisi telah meninggalkan ego masing-masing dan lebih mengutamakan lingkungan. Sebagai salah satu pertimbangan terbentuknya kaukus parlemen adalah perubahan iklim yang terjadi secara nyata. Terutama bagi Indonesia merupakan kiamat besar dan itu perlu disampaikan pada rakyat Indonesia.
Catur menegaskan bahwa pemerintah harus memasukkan isu perubahan iklim ke dalam visi dan misinya dalam pembangunan. Sementara itu kaukus parlemen akan berusaha sekuat tenaga menggunakan energi yang ramah lingkungan, dan akan menjadikan kebakaran hutan sebagai perhatian utama.
Hingga saat ini Kaukus Parlemen Indonesia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dengan dukungan dari para anggota komisi DPR akhirnya berhasil mendorong kegiatan Konferensi Perubahan Iklim PBB diadakan di Indonesia. Tadinya akan diadakan di Thailand. Dengan diadakan di Indonesia, diharapkan Indonesia mempunyai kemampuan yang lebih kuat untuk mencapai posisi yang menguntungkan rakyat Indonesia.
Selain itu telah berhasil mendorong disahkannya UU No. 30 tahun 2007 yang mengatur tentang prubahan pemakaian energi fosil menuju non fosil, memberi insentif pengembangan energi non fosil. Lalu menurunkan kebakaran hutan dengan memanggil perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan, dan membuat road map energi yang akan disahkan Dewan Energi Nasional menjadi UU Kebijakan Energi Nasional. Sehingga sumbangan energi diperkecil dan perubahan iklim tidak diperscepat.
