Setyo Raharjo – 08 May 2008
Melihat gejolak pangan dunia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, sudah seharusnya kita dorong sektor pertanian menjadi motor bagi kebangkitan ekonomi nasional. Salah satunya, pemerintah harus merumuskan suatu kebijakan yang lebih realistis dalam menyikapi dan mengantisipasi perubahan harga pangan dunia.
Demikian disampaikan oleh praktisi pertanian dan peternakan, Siswono Yudo Husodo, dalam sebuah seminar bertajuk ”Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga” di Jakarta, Selasa (6/5).
”Era harga pangan mahal merupakan suatu fenomena yang belum pernah terjadi di dunia pertanian. Karena itu, di banyak negara juga terjadi kepanikan akan ancaman krisis pangan,” ujar mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI.
Dikatakannya bahwa Indonesia sebagai negara agraris seharusnya dapat menjadikan momentum ini untuk mendorong sektor pertanian yang dapat diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, sektor pertanian yang kuat dapat menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi ke depan.
Dengan meningkatnya kebutuhan pangan dunia terhadap berbagai macam hasil pertanian seperti beras, jagung, tebu, minyak sawit, kedelai, karet, teh, cokelat, kopi, dan produk pertanian tropis lainnya, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteran petani.
“Indonesia bukan hanya berpotensi swasembada, tetapi juga menjadi eksportir produk-produk pertanian tropis, sekaligus dengan agroindustrinya. Indonesia memiliki potensi amat besar berupa lahan pertanian tropis terbesar dunia,” tegasnya.
Bahkan ia mencontohkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara pengeskpor utama produk-produk pertanian tropis seperti beras, kopi, cokelat, jambu mete, gula tebu, jagung, karet, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, lada putih, lada hitam, pala, minyak sawit, cengkeh, teh, minyak atsiri, buah-buahan tropis (durian, manggis, belimbing, nenas, pisang, rambutan, kelengkeng, duku), dan lain-lain dengan produk-produk turunannya.
Selain dapat berperan meningkatkan kesejahteraan petani, secara politik Indonesia juga akan lebih dihargai dunia bila berhasil menjadi negara pemasok kebutuhan pangan dunia akan produk-produk pertanian tropis. Apalagi dengan pertumbuhan penduduk dunia yang setiap 15 tahun bertambah sekitar 1 miliar jiwa, maka Siswono meyakini bahwa pasar pangan tropis dunia akan tumbuh sangat pesat.
”Namun untuk dapat mengambil peran itu, di samping pembinaan petani-petani yang ada, perlu dikembangkan pendekatan baru dengan melibatkan perusahaan-perusahaan pertanian besar dengan mekanisasi dalam hubungan inti dan plasma, khususnya untuk jagung, kedelai, beras, kacang tanah, kacang hijau dan gula tebu,” katanya.
Siswono juga menyarankan bahwa dalam jangka menengah ke depan Indonesia harus segera memperluas lahan pertanian melalui reforma agraria yang dapat memperluas lahan usaha/petani dan mengorganiser kegiatan di sektor pertanian. Peningkatan skala usaha per KK petani adalah jawaban atas tuntutan efisiensi. Sebab penyempitan lahan pertanian yang selama ini terjadi telah menyebabkan menurunnya produktivitas berbagai produk pertanian.
Beberapa Langkah
Namun di tengah-tengah upaya tersebut terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah:
Pertama, meningkatkan perlindungan pada petani, sebab liberalisasi perdagangan dunia menjadikan petani dari berbagai negara dengan kondisi sosial ekonomi dan penggunaan teknologi yang berbeda harus bersaing bebas di pasar yang sama. Tekanan untuk melakukan liberalisasi perdagangan telah memaksa Indonesia membuka pasar domestiknya, baik dalam kerangka liberalisasi regional maupun global di tengah kondisi pertanian kita yang daya saingnya amat rendah.
Kedua, perlu segera memiliki kemampuan untuk mengekspor sebanyak mungkin produk pertanian dalam negeri dalam bentuk produk akhir yang nilai tambahnya dapat ikut mensejahterakan rakyat Indonesia.
Ketiga, pemerintah harus dapat memanfaatkan setiap peluang dari pengaturan di masa transisi yang ditetapkan WTO secara optimal untuk memperkuat pertanian di Indonesia. Apalagi isu pertanian adalah isu yang paling sulit disepakati dalam WTO.
