Disarikan Ani Purwati – 17 Dec 2009
Menteri Lingkungan Hidup Jerman, Norbert Röttgen, memimpin konsultasi informal tentang kerja Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Protokol Kyoto dengan mantan menteri lingkungan hidup Indonesia Rachmat Witoelar, yang kini menjadi ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim di Kopenhagen (14/12). Meena Raman dari Third World Network dalam laporannya menyebutkan bahwa menurut sumber, Menteri Lingkungan Hidup Jerman mengatakan bahwa semua negara-negara berkembang menginginkan untuk melanjutkan Protokol Kyoto.
Dia juga mengatakan bahwa tidak ada Para Pihak yang menolak KP secara mentah-mentah. Oleh karena itu, proses menganggap bahwa periode komitmen kedua terus berlanjut.
Jerman mengatakan bahwa jika Pihak Annex I Protokol Kyoto (KP) dapat menyetujui amandemen Annex B dari KP untuk mencerminkan komitmen untuk periode komitmen kedua tanpa Amerika Serikat sebagai pihak dalam KP, isu pemanfaatan lahan, perubahan pemanfaatan lahan dan kehutanan (LULUCF), dan yang ditetapkan unit dari periode komitmen pertama akan dilaksanakan.
Dia juga mengacu pada pernyataan individu Annex I yang berkisar antara 16-23% pengurangan emisi dari tingkat 1990 pada tahun 2020. Dia mengusulkan agar pertanyaan untuk Para Pihak pada tanggal 15 Desember adalah apakah target ini sudah cukup atau apakah ambisi perlu ditingkatkan dan bagaimana ini harus dilakukan. Dia ingin Para Pihak fokus pada tingkat agregat, kisaran dan ambisi dalam pernyataannya.
Negara-negara berkembang yang berbicara termasuk Afrika Selatan, menekankan prinsip tanggung jawab historis Annex I dalam kaitannya untuk membuat komitmen lebih lanjut di bawah KP.
Jepang mengatakan bahwa jika satu set dari negara-negara maju telah menemukan komitmen di bawah KP dan yang lainnya tidak, ini adalah masalah bahwa KP hanya mencakup 30% dari gas rumah kaca global.
Uni Eropa (UE) ingin melihat kemajuan dari semua negara besar dan menyambut baik pengumuman janji negara-negara berkembang sebelum Kopenhagen tetapi tidak ada kesempatan untuk membahas perjanjian.
Uni Eropa dan Jepang mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) harus di atas kapal dan mereka harus diperlakukan dengan cara yang sama dengan seperangkat aturan yang sama.
Cina mengatakan bahwa di Bangkok, pembunuhan KP menjadi jelas. Hal ini telah merusak kepercayaan politik Para Pihak.
Zambia mengatakan telah terjadi penundaan karena Amerika Serikat. Cakupan 30% pengurangan emisi KP adalah alasan. KP lahir untuk menanggapi situasi dimana populasi kecil dunia yang menyebabkan dampak perubahan iklim.
Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/copenhagen.up.01.htm
