Disarikan Ani Purwati – 11 Dec 2009

Pada pembukaan konferensi perubahan iklim di Kopenhagen (7/12), organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras Pemerintah Denmark yang bertindak bias, merekayasa dan tidak transparan sebagai Presiden Konferensi Para Pihak (COP).

Kelompok masyarakat sipil mengungkapkan keprihatinan atas tindakan pemerintah Denmark dalam perannya sebagai Presiden Konferensi Para Pihak UNFCCC. Mereka yang turut menandatangani di antaranya ActionAid, India, Asia Indigenous Women’s Network, Centre for Civil Society Environmental Justice Project, South Africa, Center for Encluntes and Active Non-Violence, Austria, Concerned Citizens Against Climate Change, Friends of the Earth International, Third World Network, World Development Movement, UK dan sebagainya.

Mereka menyampaikan keprihatinan dan mengecam:

• Praktik-praktik tidak demokratis yang diambil oleh Perdana Menteri Denmark yang bersidang bersama kelompok negara eksklusif dalam kelompok-kelompok kecil sebelum pertemuan Kopenhagen, tidak termasuk sebagian besar negara-negara yang ke depan dipertaruhkan dalam perundingan.
• Putusan Perdana Menteri Denmark yang menghasilkan rancangan “Kesepakatan Kopenhagen” sebelum pertemuan dimulai. Rancangan ini telah disebarluaskan kepada beberapa pemerintah terpilih, tidak termasuk yang lain. Rancangan telah diproduksi meskipun perundingan sedang berlangsung di bawah UNFCCC dan mengharapkan hasil perundingan yang baik di antara semua Pihak.
• Teks yang berdasarkan pengabaian sistematis mereka atas tuntutan negara berkembang dan sangat mencerminkan posisi Denmark dan negara-negara maju lainnya pada isu-isu kunci. Mereka berusaha untuk menggeser beban penanganan perubahan iklim dari mereka yang menyebabkan negara berkembang menderita akibat dampaknya.
• Perdana Menteri Denmark yang konsisten mengabaikan keprihatinan negara-negara berkembang dengan merendahkan harapan Kopenhagen untuk sebuah “kesepakatan politik” dan denganpernyataan salah bahwa Protokol Kyoto berakhir pada tahun 2012.

Menurut kelompok masyarakat sipil, tindakan Pemerintah Denmark tidak sesuai dengan kewajibannya agar netral dalam perannya sebagai Presiden Konferensi Para Pihak. Mereka telah merusak proses demokrasi perundingan PBB. Juga telah menghina kepentingan negara-negara kecil dan miskin dalam perundingan.

Tindakan semacam ini mengancam kepercayaan yang merupakan dasar yang adil dan efektif kesepakatan di Kopenhagen. Mereka merusak kapasitas Pemerintah Denmark untuk memainkan peran yang konstruktif dalam negosiasi. Dibiarkan tak terkendali, mereka mengancam keruntuhan Kopenhagen.

“Tindakan bias Pemerintah Denmark mengancam kepercayaan yang merupakan dasar yang adil dan efektif  kesepakatan di Kopenhagen. Bila dibiarkan, tindakan ini akan menyebabkan runtuhnya proses Kopenhagen. Padahal seluruh dunia sedang mengawasi, ” kata Meena Raman dari Third World Network.

 Kopenhagen harus menandai titik balik bersejarah. Para Pihak telah menempatkan kepercayaan mereka pada reputasi baik Denmark sebagai pemain adil dan tidak memihak. Karena itu masyarakat sipil dunia meminta Presiden COP untuk melayani dengan adil proses yang adil, terbuka dan transparan; partisipasi penuh semua negara dalam cara yang inklusif.

Perundingan di Kopenhagen tidak untuk sebuah transaksi biaya apapun – tetapi untuk memberikan kesempatan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk bekerja bersama mengamankan sesuatu yang adil dan efektif.
 
“Perdana Menteri Denmark, Rasmussen telah mengkhianati tradisi ramah dan sopan yang suci dan telah dimiliki Denmark. Denmark tidak dapat berharap untuk dinobatkan sebagai pahlawan perundingan iklim dengan perilaku tidak adil ini. Citra pemerintah Denmark telah dipertaruhkan – jutaan kehidupan dan masa depan planet kita berada pada garis,” tegas Palle Bendsen dari NOAH / Friends of the Earth Denmark.

Sementara itu Raman Mehta dari Action Aid India juga mengatakan bahwa komunitas global percaya pada Pemerintah Denmark untuk menjadi tuan rumah proses yang adil dan transparan tetapi mereka telah mengkhianati kepercayaan itu. Yang paling penting, mereka mengkhianati para pihak yang telah terpengaruh secara tidak proporsional oleh perubahan iklim dan mereka yang suaranya tidak didengar. Tindakan tidak adil ini merupakan pukulan bagi semua upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam proses negosiasi perubahan iklim.

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/copenhagen.up.01.htm

Berita Terkait: http://www.beritabumi.or.id/?g=beritadtl&newsID=B0212&ikey=1