Warsawa, 13 Nov (Zhenyan Zhu) –Sesi ke-39 dari Badan Pendukung untuk Pelaksanaan (Subsidiary Body for Implementation-SBI) dari UNFCCC dibukapada 11 November2013 dengan fokus pada kerugian dan kerusakan.
Ketua SBI, Tomasz Chruszczow (Polandia) menyoroti perlunya untuk bekerja secara efisien dan menghasilkan isu-isu penting yang diperlukan.
Sesi ke-38 SBI tidak bisa mulai bekerja pada Juni 2013 di Bonn, Jerman, karena perdebatan tentang agenda, atas usulan dari Federasi Rusia, Belarus danUkraina untuk menambahkan item agenda baru. Pada sesi SBI di Warsawa, para pihak mengadopsi agenda sementara dan mulai bekerja.
Salah satu item yang merupakan fokus utama dari negara berkembang di bawah kerja SBI adalah mekanisme internasional untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim. Ketika agenda 11 tentang kerugian dan kerusakan dibahas, Ketua SBI mengundang para pihak untuk melakukan intervensi secara khusus pada masalah ini.
Bolivia atas nama G77 dan China mengatakan bahwa perubahan iklim terkait kerugian dan kerusakan yang terjadi sekarang pada skala yang berbeda pada tingkat nasional, regional dan internasional, akan membutuhkan sumber daya tambahan. Mengacu pada tragedi di Filipina pasca topan Haiyan, adalah pengingat tentang mengapa mekanisme dibutuhkan sekarang. Tantangan kerugian dan kerusakan membutuhkan aspirasi masyarakat dan orang-orang, yang telah berkontribusi setidaknya penyebab perubahan iklim. Penting untuk menanggapi tantangan ini di luar sengketa dan membutuhkan tindakan nyata. Ini menegaskan kembali permintaan G77 dan China untuk sebuah mekanisme internasional mengatasi kerugian dan kerusakan .
Bolivia mengatakan perlunya kerja yang harus bermakna dan akhirnya berguna bagi perjuangan negara-negara berkembang dengan cara mengembangkan dan menerapkan pendekatan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan, juga ingin mempertimbangkan kebutuhan keuangan terkait dengan penilaian dan penanganan kerugian dan kerusakan menjadi fokuskerja dalam jangka pendek. G77 dan China siap bekerja dalam kelompok kontak .
Nauru atas nama Aliansi Negara Pulau Kecil (Alliance of Small Island States–AOSIS), Timor Leste atas nama Least Developed Countries (LDCs) dan Tanzania atas nama Kelompok Afrika juga mendesak para pihak untuk memenuhi mandat Doha dengan membentuk mekanisme tentang kerugian dan kerusakan di Warsawa.
Tentang agenda 5 terkait keragaman tindakan mitigasi nasional yang tepat (NAMAs), G77/China meminta dukungan lebih dari negara maju untuk membantu negara berkembang mencapai kewajiban mereka dalam hal ini.
Pada agenda 10 tentang Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans-NAP), meskipun mandat yang jelas dari Kerangka Adaptasi Cancun pada peluncuran rencana proses adaptasi nasional untuk negara-negara terbelakang dan modalitas bagi negara-negara berkembang lainnya, G77/China menyesalkan kurangnya dana untuk memulai proses NAP. Perlu pendanaan yang dipercepat untuk memulai proses NAP. G77/China juga menghargai kerja yang dilakukan oleh Komite Adaptasi pada NAP untuk negara-negara berkembang lain dan percaya bahwa pendanaan dan dukungan teknis yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang lainnya untuk mempersiapkan dan melaksanakan NAP mereka.
Tentang kerugian dan kerusakan, G77/China menyerukan pembentukan sebuah mekanisme internasional dibawah Konvensi tentang kerugian dan kerusakan yang membahas kebutuhan negara-negara berkembang dari kejadian ekstrem.
G77/China menilai bahwa efektivitas dan keberlanjutan sumber daya Dana Adaptasi merupakan tantangan utama untuk membuat mekanisme kelembagaan yang didedikasikan untuk adaptasi operasional. Adalah penting bahwa perdebatan besar harus terjadi untuk secara efektif menyelesaikan kurangnya fungsi yang mencirikan mekanisme ini.
Tentang Pengembangan dan Transfer Teknologi, G77 dan China percaya sangat penting untuk memastikan koordinasi antara dua badan Mekanisme Teknologi, Komite Eksekutif Teknologi serta Pusat dan Jaringan Teknologi Iklim.
Uni Eropa mengatakan para pihak harus menanggapi permintaan dari ilmu pengetahuan dan harus memberikan keseimbangan untuk memajukan kerja di bawah ADP (Ad Hoc Working Group on Durban Platform). Tentang kerugian dan kerusakan, Uni Eropa mengatakan keputusan di Doha memberi kami mandat yang jelas untuk mencapai di Warsawa.
Ketua SBI mengusulkan agenda berikut dan sub-agenda yang akanditeruskan ke konsultasi informal:
• Kerja program untuk lebih memahami keragaman NAMAs (item 5 (b))
• Peningkatan kapasitas di bawah Konvensi dan Protokol Kyoto (item 14 (a) dan (b))
• Penyediaan dukungan keuangan dan teknis (butir 4 (c))
• Laporan Komite Adaptasi (item 8)
• Bahan-bahan terkait dengan negara-negara berkembang (item 9)
• Rencana Adaptasi Nasional (item 10)
• Pengembangan dan transfer teknologi dan pelaksanaan Mekanisme Teknologi (item 13)
• Kajian 2013-2015 (item 16)
• Komunikasi nasional Lampiran I (item 3)
• Komunikasi nasional Non-Annex I (item 4)
• NAMA, termasuk komposisi, modalitas dan prosedur dari tim ahli teknis di bawah ICA (item 5 (a))
• Masalah yang berkaitan dengan keuangan (item 12)
• Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme di bawah Protokol Kyoto (item 7 kecuali sub-item 7 (e))
• Sebuah dialog kedua di bawah Konvensi Pasal 6 tentang partisipasi publik (item 19)
Sumber selengkapnya:http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/warsaw01/TWN_update4.pdf
