Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Negara Berkembang Bentuk Barisan Kuat untuk Majukan Protokol Kyoto

Disarikan Ani Purwati – 21 Jun 2011

Negara-negara berkembang membentuk sebuah barisan depan yang kuat untuk memajukan Protokol Kyoto saat sesi pembukaan kelompok kerja KP berlangsung pada 7 Juni pagi. Sudah jelas bahwa periode KP kedua telah menjadi titik kumpul bagi negara-negara ini sebagai komponen penting untuk suksesnya konferensi iklim Durban pada bulan Desember.

Menurut Laporan Lim Li Lin dari Third World Network (8/6), sebagian besar kelompok negara berkembang, dipimpin oleh G77 dan China, dan didukung oleh kelompok yang mewakili Afrika, LDC, negara-negara kepulauan kecil yang berkembang, ALBA, dan negara-negara Arab, menegaskan bahwa konferensi Durban mencapai finalisasi perundingan untuk periode komitmen kedua KP untuk pengurangan emisi. Pertemuan Durban adalah kesempatan terakhir untuk mencoba dan memastikan ada keberlanjutan setelah periode komitmen pertama berakhir pada tahun 2012, dan bahwa tidak ada kesenjangan antara periode pertama dan kedua.

Kelompok G77 dan China menyatakan kekhawatiran atas lambatnya kemajuan perundingan KP dan upaya untuk mengikis relevansi KP sebagai landasan utama dari rezim iklim. Ini menekankan perlunya  menghindari kesenjangan antara periode komitmen, dan untuk mengatasi kesenjangan yang lebar antara janji negara Annex I dan apa yang dibutuhkan. Grup Afrika mengecam kurangnya kemauan politik negara-negara maju, yang dapat mengakibatkan tidak adanya instrumen yang mengikat secara hukum, yang tidak dapat diterima proses perubahan iklim multilateral ke depan.

Grup LDC kecewa dengan tiga negara yang tidak mendukung periode kedua dan berkata “sejarah tidak akan terlihat baik pada mereka”. Negara-negara pulau kecil mengatakan ambang batas untuk target 1,5 derajat mungkin sudah menyeberang, karena itu tidak ada ruang untuk keterlambatan, atau ketergantungan pada janji dan sistem kajian ulang pengurangan emisi.

Kelompok Arab yang mengkritik upaya beberapa negara maju untuk menghindari periode kedua dengan memberlakukan persyaratan, sebagai penolakan untuk menerima komitmen mengikat secara hukum dan tidak menghormati proses perundingan. ALBA menekankan bahwa target agregat dan individu harus menjadi inti kewajiban mitigasi; Cancun adalah langkah mundur yang menentang tujuan ini dan rezim iklim tidak bisa lemah dan sukarela.

Mereka memperingatkan bahwa kegagalan untuk menyetujui periode kedua di Durban akan menempatkan rezim iklim internasional pada risiko, dengan konsekuensi serius bagi negara-negara berkembang yang sudah menderita akibat efek perubahan iklim. Mereka meminta negara-negara maju yang menjadi anggota KP untuk menunjukkan kemauan politik yang dibutuhkan untuk membuat periode kedua nyata.

Sebagian besar negara berkembang juga bersikeras bahwa seharusnya tidak ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara maju untuk berkomitmen periode kedua. Dalam setiap kasus, diskusi tentang persyaratan tersebut harus dengan negara-negara maju yang telah mengisyaratkan kesediaan mereka untuk memasuki fase komitmen kedua.

Berbeda dengan negara berkembang pernyataan yang kuat, Umbrella Group (yang di antaranya terdiri dari Australia, Jepang, Rusia dan Canada) menunjukkan bahwa mereka menginginkan kesepakatan baru untuk menggantikan Protokol Kyoto. Uni Eropa mengatakan berkomitmen untuk periode kedua adalah “keputusan sangat sulit” untuk Uni Eropa dan menegaskan kembali dapat mempertimbangkan komitmen hanya jika kondisinya terpenuhi, menyebutkan perlunya semua negara ekonomi utama untuk mengambil tindakan yang ambisius.

Argentina, berbicara atas nama Kelompok 77 dan China, menegaskan kembali keprihatinan serius sehubungan dengan lambatnya kemajuan dari Kelompok Kerja Ad hoc Komitmen lebih lanjut untuk Pihak Annex I di bawah Protokol Kyoto (Ad hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol – AWG-KP) dalam menyelesaikan tonggak program kerja. (Antara lain dalam mengadopsi kesimpulan pada pengurangan emisi skala agregat oleh Pihak Annex I (negara maju) pada April 2009 dan pada kontribusi Pihak Annex I, secara individu atau bersama-sama, dengan skala agregat pada Juni 2009.)

Dikatakan bahwa tujuan utama adalah untuk mencapai pengurangan emisi periode komitmen kedua Annex I di bawah Protokol Kyoto, untuk menghindari kesenjangan antara periode komitmen pertama dan kedua. (Periode komitmen pertama berakhir pada tahun 2012.) Sementara itu, negara-negara berkembang mengalami efek merugikan dari perubahan iklim, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim, dan menghadapi tantangan dari dampak tindakan penanggulangan. Negara-negara berkembang yang paling terpengaruh, dan hanya memberikan kontribusi lebih sedikit dalam penciptaan masalah perubahan iklim. “Tanggung jawab historis tidak dapat diabaikan,” katanya.

Argentina juga mengungkapkan keprihatinan pada upaya untuk mengikis relevansi dari Protokol Kyoto sebagai landasan utama dari rezim perubahan iklim multilateral. Diskusi substantif pada skala pengurangan emisi harus disimpulkan untuk mengatasi kesenjangan yang lebar antara janji negara Annex I dan apa yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan, keadilan dan tanggung jawab historis. Dikatakan bahwa Grup bersedia untuk terlibat dalam diskusi tentang aturan, tetapi jelas bahwa kemauan politik untuk memiliki periode komitmen kedua adalah kunci untuk masalah teknis (pada aturan) untuk kemajuan produktif. Sebuah periode komitmen kedua Protokol Kyoto harus dicapai sebagai bagian dari hasil yang seimbang dan komprehensif di Durban (dimana Konferensi ke-7 Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak (CMP) akan diselenggarakan pada Desember 2011).

Australia, atas nama Umbrella Group, mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk membangun sebuah rezim iklim yang baru dan global yang efektif. Dia berharap untuk majunya diskusi tentang bagaimana Protokol Kyoto dapat berkontribusi untuk rezim itu, karena memiliki unsur-unsur yang mereka inginkan dalam rezim global, misalnya komitmen kuantitatif, koheren MRV (pengukuran, pelaporan dan verifikasi) dan mekanisme fleksibel. Dikatakannya bahwa Protokol Kyoto hanya bagian dari pekerjaan kita, karena hanya menangkap 27% dari emisi global dan ini adalah gagal. Ini saja tidak akan efektif, dan perjanjian dengan semua negara ekonomi utama yang dibutuhkan.

Australia mengatakan bahwa Cancun menggerakkan kita menuju hasil ini, dan semua negara telah menempatkan target ke depan, dan berkomitmen untuk mencapai target tersebut bahkan jika tidak ada perjanjian. Sebuah rezim yang lebih komprehensif bagaimanapun tetap tidak ada. Namun kemajuan masih dapat dibuat untuk memperbaiki dan meningkatkan aturan Kyoto Protokol, sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian Cancun, dan bergerak menuju perjanjian baru. Dikatakannya bahwa tidak ada gunanya dalam perjanjian baru dimana Para Pihak tidak dapat mendaftar, dan akan lebih baik untuk memiliki satu yang Para Pihak dapat setuju dan memperbaiki.

Hongaria, berbicara untuk Uni Eropa, mengatakan bahwa ingin membangun pada diskusi di Bangkok (sesi sebelumnya pada bulan April), dan terus mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan politik menyeluruh, seperti kejelasan perlunya masa depan Protokol Kyoto. Dikatakan bahwa Uni Eropa bersedia untuk mempertimbangkan periode komitmen kedua dalam konteks kondisi yang asli, bertentangan tetapi tidak mustahil untuk bertemu. Memecahkan masalah periode komitmen kedua, terutama dengan partisipasi terbatas Para Pihak dengan komitmen, tidak dapat menjaga tada jangkauan 2 derajat Celcius. Berkomitmen untuk periode komitmen kedua adalah keputusan yang sangat sulit bagi Uni Eropa dan tidak akan dianggap enteng. Kita perlu memastikan bahwa semua negara ekonomi besar untuk mengambil tindakan-tindakan mitigasi yang ambisius. Kita membutuhkan jaminan bahwa tingkat ambisi keseluruhan akan mencapai tingkat yang memadai.

Dikatakannya bahwa diperlukan kelompok yang tidak bersangkutan untuk terus bekerja pada aturan tanpa penundaan. Seperti banyak masalah teknis yang luar biasa harus diselesaikan sesegera mungkin, dan pertanyaan-pertanyaan politik dibingkai untuk pertimbangan Menteri. Dikatakannya bahwa aturan juga harus dijadikan sebagai dasar untuk bekerja paralel di bawah Kelompok Kerja Ad hoc pada Aksi Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi (Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention – AWG-LCA).

Grenada, berbicara untuk Aliansi Negara Kepulauan Kecil (Alliance of Small Island States – AOSIS), mengatakan bahwa setiap Pihak tunggal telah setuju dalam keputusan CMP bahwa AWG-KP harus bertujuan untuk menyelesaikan kerja dan memiliki hasil yang diadopsi sedini mungkin dan memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara periode komitmen pertama dan kedua. Ini berarti bahwa di Durban harus ada keputusan untuk menyelesaikan, dan angka pengurangan emisi. Ini berarti bahwa membatasi meningkatnya suhu hingga 1,5 derajat Celsius adalah beresiko jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, dan ambang sudah dapat menyeberang. Tidak ada ruang untuk keterlambatan, atau ketergantungan pada janji dan sistem kajian ulang pengurangan emisi.

Dikatakan bahwa di Durban, harus ada kesepakatan mengenai periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto 2013-2017 didasarkan pada aturan mengikat secara hukum tahun 1990, sebagai bagian dari hasil dua jalur. Selain itu, celah yang berkaitan dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) dan surplus unit jumlah yang ditetapkan (AAU) harus ditutup, mekanisme pasar membaik, dan gas baru disertakan. Harus ada juga aplikasi sementara target ambisius baru yang menunggu berlakunya periode komitmen kedua.

Grenada mengusulkan untuk (1) fokus kerja sama hanya dengan Pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk masuk ke dalam periode komitmen kedua, (2) mengidentifikasi dan menilai dengan jelas apakah persyaratan untuk Pihak untuk memasuki periode komitmen kedua telah dipenuhi atau baru akan dipenuhi, (3) menyetujui proses dan waktu untuk keputusan politik antara sekarang dan Durban, (4) membuat kemajuan sebanyak mungkin pada masalah teknis sehingga isu-isu politik yang tersisa dapat ditangani di Durban, dan (5) menetapkan kelompok yang tidak bersangkutan tentang isu-isu hukum untuk membahas berbagai pilihan hukum yang tersedia untuk memastikan tidak ada kesenjangan antara periode komitmen.

Republik Demokratik Kongo, atas nama African Group, mengatakan bahwa mereka ingin membuat pertemuan CMP Afrika mendatang bisa memberikan mandat bahwa banyak orang telah menunggu. “Pesan dari jutaan orang Afrika adalah jelas dan keras. Hal ini tidak ambigu atau rumit. Suara dari Afrika dan negara-negara miskin lainnya menyerukan umat manusia untuk menyelamatkan planet ini. Suara rakyat kita berbicara bersama-sama dalam menegaskan kembali kepercayaan penuh pada kemampuan Para Pihak Protokol Kyoto untuk menyampaikan kesepakatan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup mereka,” katanya.

Dikatakan bahwa solusi jangka panjang untuk krisis iklim adalah upaya global yang efektif dan ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, menegaskan kembali bahwa perjanjian untuk periode komitmen kedua di bawah Protokol Kyoto adalah mutlak. Afrika membutuhkan rezim iklim internasional yang kuat memastikan pengurangan emisi ambisius dari gas rumah kaca dari Pihak Annex I dalam rangka untuk memastikan bahwa dampak perubahan iklim tidak merusak tujuan pembangunan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa hambatan yang paling terlihat adalah kurangnya kemauan politik negara-negara maju untuk memenuhi kewajiban hukum mereka di bawah Protokol Kyoto, yang dapat mengakibatkan tidak ada instrumen yang mengikat secara hukum untuk pengurangan emisi Pibak Annex I. Ini tidak bisa diterima untuk proses perubahan iklim multilateral ke depan. Dalam hal ini, menegaskan bahwa negara maju harus mengurangi emisi mereka setidaknya 40% di bawah tingkat tahun 1990 dalam periode komitmen kedua dan setidaknya 95% di bawah tingkat 1990 pada tahun 2050. Ini menegaskan bahwa harus ada pemisahan penuh antara dua jalur perundingan dan menekankan bahwa AWG-LCA tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menunda perundingan pada periode komitmen kedua.

Negara ini sangat menentang usaha yang menghubungkan keputusan teknis dan politik di bawah AWG-KP dalam rangka menciptakan kesenjangan antara yang pertama dan periode komitmen kedua, dan menekankan elaborasi dari program kerja secara terperinci dan jelas untuk Protokol Kyoto dalam rangka menjamin adopsi keputusan akhir pada periode komitmen kedua di Durban. Ini harus mencakup pertemuan formal di bawah CMP pembuat keputusan tingkat tinggi dan atau perwakilan politik yang diamanatkan Pihak Protokol Kyoto.

Di Durban, masyarakat internasional harus memiliki strategi yang tepat untuk mengadopsi amandemen  Protokol Kyoto untuk periode komitmen kedua. Perubahan ini harus berisi ekonomi yang lebih luas dalam pengurangan emisi terukur dan target pembatasan untuk semua negara maju pada periode 2013-2017. Hal ini memerlukan penyesuaian dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan tanggung jawab sejarah mereka untuk emisi, semua negara maju berkomitmen untuk target pengurangan emisi yang dalam dan ambisius.

Papua Nugini, atas nama Koalisi Negara-Negara Hutan Tropis, mengatakan bahwa harus ada target ambisius untuk mengurangi emisi di bawah periode komitmen kedua Protokol Kyoto. Papua Nugini meminta untuk pengenalan mekanisme REDD (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang) yang baru di bawah Protokol Kyoto, dengan sistem akuntansi nasional dan MRV di tingkat nasional untuk menjamin integritas lingkungan. Dikatakannya bahwa celah yang berkaitan dengan LULUCF dan upaya membawa lebih dari AAUs surplus harus ditutup.

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/Bonn08/TWN_bonn8.up07.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>