Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Pakar PBB tentang satu dekade hak untuk kemajuan pangan

NEW YORK / JENEWA – Dalam laporan terakhirnya kepada Majelis Umum PBB, Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pangan, Olivier De Schutter, Oktober 2013 menyambut “kebangkitan hak” yang muncul di seluruh dunia selama satu dekade.

“Pada saat yang komplek, visi yang saling bertentangan untuk ketahanan pangan telah diletakkan di atas meja, itu mengesankan untuk melihat begitu banyak negara mengadopsi undang-undang, kebijakan dan strategi untuk mewujudkan hak atas pangan, dan begitu banyak orang bergerak ke depan tentang hak global untuk gerakan pangan,” tegasnya.

Mr. De Schutter mengatakan: “Memenuhi pangan sebagai hak asasi manusia membawa koherensi dan akuntabilitas. Ini membantu untuk menutup kesenjangan dengan menempatkan ketahanan pangan semua warganegara di bagian atas hirarki pengambilan keputusan, dan membuat proses  pengambilan keputusan partisipatif dan akuntabel.”

Apa yang saya lihat adalah bahwa undang-undang keamanan pangan dan kebijakan berdasarkan hak atas sumber daya produktif, mengakses bahan pangan, perlindungan sosial-adalah ‘ketahanan pangan-plus’. Hal ini dapat melampaui perubahan dalam lanskap politik, ekonomi dan pertanian serta membuat terobosan abadi melawan kelaparan,” tegasnya.

Mr. De Schutter menyampaikan laporan akhir ini kepada Majelis Umum PBB, setelah enam tahun sebagai Pelapor Khusus, untuk mengidentifikasi dimana dan bagaimana kemajuan telah dibuat dalam melaksanakan hak atas pangan, dan untuk menguraikan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil untuk membuat hak operasional sepenuhnya.

Laporannya didasarkan pada sebelas misi negara, yang berasal dari berbagai negara di seluruh wilayah, dan hak daerah untuk konsultasi pangan di Amerika Latin dan Karibia (2011), Afrika Timur dan Selatan (2012) dan Afrika Barat (2013).

“Dimana kemajuan yang telah dibuat dalam mewujudkan hak atas pangan, itu adalah  beberapa kontribusi berbeda aktor negara dan non-negara yang menjawab satu sama lain,” kata pakar PBB ini.

Pemerintah

“Langkah pertama adalah agar Pemerintah memberikan landasan hukum hak atas  pangan, dengan menulis ke dalam konstitusi dan menjadi undang-undang. Selama satu dekade terakhir, negara-negara di Amerika Latin dan Afrika telah merintis jejak yang sekarang dapat diikuti.”

• Afrika Selatan, Kenya, Meksiko, Pantai Gading dan Nigeria telah memberikanperlindungan konstitusional langsung pada hak atas pangan, sementara proses reformasi yang sedang berlangsung  di ElSalvador, Nigeria, dan Zambia.

• Kerangka hukum hak atas makanan, sering mengambil bentuk hukum ‘Keamanan Pangan dan Nutrisi, telah diadopsi di Argentina, Guatemala, Ekuador, Brazil, Venezuela, Kolombia, Nikaragua, dan Honduras, dengan beberapa negara Amerika Latin lainnya dalam proses mengadopsi langkah-langkah serupa.

• Negara-negara termasuk Uganda, Malawi, Mozambik, Senegal dan Mali telah mengadopsi, atau sedang dalam proses mengadopsi, kerangka undang-undang untuk pertanian, pangan dan gizi yang mengabadikan prinsip-prinsip hak asasi berbasis hak dan akses terhadap pangan.

Namun, pakar PBB ini menjelaskan bahwa pemberian hak atas perlindungan hukum pangan bukanlah tujuan akhir bagi pemerintah, yang seharusnya meletakkan strategi hak atas pangan nasional yang tepat.

Pengadilan

“Seringkali kita bekerja di bawah kesalahpahaman bahwa hak atas pangan tidak seperti hak-hak politik seperti kebebasan berbicara. Tapi hak-hak ekonomi dan sosial – untuk makanan, air, perumahan, perlindungan sosial – yang bisa terwujud, mengikat, dan dapat ditegakkan sama sahnya di pengadilan”.

“Dengan lebih menjunjung tinggi hak ini, pengadilan nasional dan regional dapat membantu untuk mengatur preseden penting dan membuat hak atas pangan sepenuhnya ditegakkan,” kata Mr. De Schutter menyoroti beberapa keputusan penting  bagi hak atas pangan:

Pengadilan Tinggi Afrika Selatan memerintahkan revisi UU Sumber Daya Alam Kelautan dan penyusunan kebijakan nelayan skala kecil untuk menjamin hak-hak sosial-ekonomi nelayan skala kecil (2012).

Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat dan Mahkamah ECOWAS memutuskan bahwa Nigeria melanggar hak atas pangan rakyat Ogoni karena gagal melindungi tanah mereka dari kerusakan lingkungan di delta Nigeria (2012).

Setelah litigasi kepentingan publik, Mahkamah Agung India memutuskan bahwa berbagai program sosial harus diperluas dan dilaksanakan untuk memberikan dasar gizi, berdasarkan perlindungan konstitusi ‘hak untuk hidup’ (2001).

Di Nepal, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah interim tahun 2008 untuk penyediaan pangan segera di sejumlah kabupaten dimana program distribusi pangan tidak tercapai, sesuai dengan persyaratan konstitusional.

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia

” Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Ombudsman, atau Kejaksanaan Hak Asasi Manusia, adalah bagian penting dari aparatur. Mereka dapat memainkan peran utama dalam pemantauan kepatuhan hak atas pangan, memeriksa keluhan yang diajukan oleh individu yang dirugikan, merebut kekuasaan kehakiman atau mengambil tindakan dengan dewan keamanan pangan dan gizi.”

• Di Argentina, Ombudsman Nasional pada tahun 2007 meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Negara dan Pemerintah Provinsi Chaco menyediakan pangan dan air minum kepada masyarakat Provinsi Adat Toba.

• Di Guatemala, Kantor Kejaksaan Hak Asasi Manusia memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan kebijakan FNS nasional, dan telah menandai kegagalan koordinasi dan kekurangan dana.

• Komisi Hak Asasi Manusia di Uganda membantu untuk mempengaruhi Kebijakan Pangan dan Gizi negara 2011-16 dengan merekomendasikan pendekatan berbasis hak.

Masyarakat Sipil

“Masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting untuk bermain di setiap tingkatan: menggerakkan gerakan pangan, berpartisipasi dalam desain kebijakan, mengambil bagian dalam monitoring (pemantauan), dan mengembangkan bentuk-bentuk baru akuntabilitas.”

• Tahun 2011 reformasi untuk memasukkan hak atas pangan ke dalam konstitusi Meksiko diikuti 20 tahun advokasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, di bawah “Frente por el Derecho a la Alimentacion.”

• Masyarakat sipil Brazil mendirikan Pelapor Nasional untuk Hak Asasi Manusia di Tanah, Wilayah dan Pangan, yang secara hukum memungkinkannya menjadi alat bicara kepada pihak berwenang.

• Hak India untuk Kampanye Pangan menggunakan audit sosial dan hak hukum informasi untuk menilai kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan yang dimandatkan, misalnya distribusi bahan pangan bersubsidi dan pemberian makanan di sekolah.

Parlemen

“Dedikasi para anggota parlemen untuk hak atas pangan telah membantu menginspirasi dan mendorong gerakan hak untuk pangan, khususnya di Amerika Latin,” kata Pelapor Khusus PBB ini.

• The Frente Parlamentario contra el Hambre berfungsi sebagai jaringan untuk berbagi praktik terbaik antara parlemen Amerika Latin untuk mendorong adopsi undang-undang yang melindungi hak atas pangan, dan telah memicu pembentukan front parlemen nasional.

Pada tahun 2014, Komite Ketahanan PanganDunia akan meninjau dekade pertama pelaksanaan Pedoman Sukarela Hak atas Pangan yang diadopsi di Roma pada tahun 2004. Negara-negara akan diundang untuk merefleksikan kemajuan dan hambatan. Laporan dari Pelapor Khusus PBB ini juga merupakan kontribusi ulasan ini.

Sumber:

http://www.twnside.org.sg/title2/susagri/2014/sa311.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>