Ani Purwati – 18 Feb 2010
Indonesia mendorong Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Sedunia di Bali nanti bisa memperdalam isu keanekaragaman hayati, laut dan hutan yang hasilnya terwujud dalam Draf Deklarasi Nusa Dua. Draf ini telah mulai disusun di Nairobi, kantor pusat United Nations Environment Programme (UNEP) dan akan diselesaikan hingga akhir pertemuan menteri lingkungan hidup global di Nusa Dua, Bali, 24-26 Februari 2010.
Pertemuan ini sebelumnya didahului Konferensi Luar Biasa Bersama Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm (Simultaneous Extraordinary Conference of the Parties (ExCOPs) Basel Convention, Rotterdam Convention & Stockholm Convention) di tempat yang sama pada 20-23 Februari 2010.
Deklarasi Nusa Dua yang isinya merupakan deklarasi politik ini akan menampilkan apa saja yang bermanfaat untuk lingkungan hidup global, UNEP. “Terutama akan memberi bobot pada masalah keanekaragaman hayati global dimana saat ini merupakan tahun keanekaragaman hayati dengan Target Keanekaragaman Hayati 2010. Pada 2020 harus ada penurunan rusaknya keanekaragaman hayati dan perlu dilakukan upaya pengkajian bagaimana pelaksanaannya,” jelas Tri Tharyat sebagai delegasi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia saat siaran pers di Jakarta (16/2).
Selain itu juga sebagai persiapan Konferensi Keanekaragaman Hayati yang akan dilakukan di Nagoya, Jepang pada Mei 2010 nanti. Masnellyati Hilman, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menjelaskan, untuk persiapan perundingan di Nagoya nanti, pembahasan keanekaragaman hayati di Bali akan lebih mendorong agar apa yang diharapkan tercapai di Nagoya sesuai dengan harapan masing-masing negara. Di antaranya menyangkut akses pembagian dan manfaat (Access Banefit Sharing), tujuan, kaitan keanekaragaman hayati dengan perubahan iklim, evaluasi dan ekenominya.
Menurut Rezlan Ishar Jenie sebagai Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri Lingkungan Hidup Sedunia ini juga akan membahas lebih dalam tentang isu kelautan hasil pertemuan kelautan di Manado tahun lalu, diantaranya tentang Coral Triangel Initiatif (CTI). Hasil dari pembahasan ini diharapkan akan mendorong perhatian dunia pada kelautan yaitu dengan meminta UNEP melakukan studi mendalam tentang kelautan dan perikanan. Di samping itu juga perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat di pesisir dan pantai. Semuanya perlu dengan adanya penyusunan program tentang kelautan oleh UNEP.
“Selama ini penelitian tentang laut sangat kurang. Sementara itu 30% terumbu karang yang baik di dunia terus mengalami penurunan dan masih kontroversi bagaimana fungsi laut sebenarnya, apakah sebagai penyerap atau penghasil karbon,” kata Gusti Muhammad Hatta, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia lebih lanjut.
Pembahasan laut di forum ini menurut Gusti, juga untuk meningkatkan bagaimana membudidayakan terumbu karang (coral) sehingga bisa membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapnya. Selain itu juga meningkatkan penelitian di laut dalam mengantisipasi perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam pertemuan ini, 11 negara berhutan tropis yang dikenal dengan F11 juga akan melakukan pertemuan untuk membahas agenda khusus terkait peran hutan bagi lingkungan hidup dan perubahan iklim. Dimana dunia yang awalnya tidak menghiraukan hutan, saat ini telah menilainya penting dengan Copenhagen Accord, hasil Konferensi Perubahan Iklim akhir tahun lalu yang telah memasukkan REDD.
Dari pertemuan ini diharapkan akan ada koordinasi bersama untuk penguatan suara masing-masing negara berhutan tropis yang diperluas dengan peningkatan peran serta dari negara tidak berhutan lainnya.
“Di hutan akan ada proyek-proyek untuk mengurangi deforestasi dan proyek untuk kepentingan sosial masyarakat sekitar hutan. Selain itu juga akan diluncurkan website F11 sebagai sarana yang memperkenalkan kebijakan hutan di publik,” jelas Rezlan.
Agenda Utama
Agenda utama Forum Menteri Lingkungan Hidup Sedunia UNEP yang kesebelas (11th Governing Council/Global Ministerial Environment Forum of UNEP – GC/GMEF) yang rencanya akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemerintah lingkungan hidup internasional dan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau (green economy) dan keanekaragaman hayati (biodiversity). Di sini Presiden SBY juga akan menerima penghargaan UNEP Award for Leadership on Ocean Marine Management.
Hasil yang diharapkan dari GC/GMEF adalah Draft Deklarasi Nusa Dua, Rancangan Keputusan Ocean, Informal meeting untuk dukungan Indonesia dalam Tindak Lanjut Program Climate Change.
Menurut Gusti Muhammad Hatta, Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia, sekitar 1500 peserta dari 101 negara akan menghadiri kegiatan UNEP ini. Terdiri dari 44 Menteri Lingkungan Hidup, 35 pejabat setara deputi menteri, 70 organisasi non pemerintah, dan lembaga-lembaga PBB lainnya.
Dari Indonesia sendiri beberapa kementerian yang mengikuti adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Aganda utama Konferensi Luar Biasa Bersama Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm (Simultaneous Extraordinary Conference of the Parties (ExCOPs) Basel Convention, Rotterdam Convention & Stockholm Convention) adalah kegiaan bersama ketiga konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm, fungsi pengelolaan bersama, penetapan layanan dasar masing-masing konvensi, sinkronisasi pendanaan ketiga konvensi, audit bersama sekretariat ketiga konvensi serta kaji ulang mekanisme dan kerja penguatan proses koordinasi dan kerjasama antara ketiga konvensi.
“Hasil yang diharapkan dari ExCOPs adalah peran strategis Indonesia dalam proses inisiasi sinkronisasi ketiga konvensitentang kimia di dunia, sehingga akan semakin memperkuat posisi Indonesia dan bermanfaat dalam peningkatan komitmen Internasional,” jelas Gusti.
Gusti berharap forum ini bisa menghasilkan panduan tentang masalah pencemaran lingkungan yang bisa menjadi bahan pertimbangan pembuatan peraturan mengenai lingkungan di Indonesia. Sehingga bisa menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan hidup di laut perbatasan seperti yang terjadi di Laut Timor saat ini.
Di sela forum, selain ada side events, juga ada pertemuan bilateral antar pemerintah dan senior official level IUCN. Indonesia sendiri berharap bisa sukse sebagai penyelenggara menyangkut akomodasi, keamanan, keuangan, logistik dengan sinergi antara Kemlu, KLH dan daerah, sukses untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam hal substansi, wisata, ekonomi daerah, Hubungan Internasional dan Citra Indonesia serta bisa menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi lingkungan hidup global.
