Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Dari Pertemuan Para Menteri BASIC: Hati-Hati Unilateralisme di Pertemuan Iklim Durban

Disarikan Ani Purwati – 09 Sep 2011

Perundingan iklim global tingkat menteri dari Brazil, Afrika Selatan, India dan Cina (BASIC) berlangsung lagi untuk mengkoordinasikan perspektif mereka tentang perundingan kunci dan isu-isu pelaksanaan, memperingatkan “bahaya unilateralisme “oleh negara-negara maju, dan menegaskan kembali pentingnya persatuan negara-negara berkembang.

Pertemuan Menteri BASIC kedelapan tentang perubahan iklim berlangsung di Inhotim, Minas Gerais, Brazil pada tanggal 26-27 Agustus 2011 menjelang set perundingan berikutnya di Panama (1-7 Oktober). Demikian menurut laporan Chee Yoke Ling dari Third World Network (TWN), dari Beijing, 28 Agustus 2011.

Pertemuan tahunan Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) dan Protokol Kyoto akan berlangsung di Durban, Afrika Selatan pada 28 November – 9 Desember.

Pertemuan BASIC terbaru dihadiri oleh Antonio de Aguiar Patriota (Menteri Hubungan Eksternal Brazil), Izabella Teixeira (Menteri Lingkungan Hidup Brazil), Maite Nkoana-Mashabane (Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan sebagai Presiden Konferensi Para Pihak untuk UNFCCC berikutnya), Edna Molewa (Menteri Urusan Air dan Lingkungan Hidup Afrika Selatan), Xie Zhenhua (Wakil Ketua Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China), dan JM Mauskar (Sekretaris Khusus untuk Lingkungan Hidup dan Hutan India). Sejalan dengan pendekatan “BASIC-plus”, Argentina sebagai ketua G77 dan China diundang.

Pernyataan Bersama Menteri yang dikeluarkan pada akhir pertemuan menetapkan harapan empat negara pada hasil Durban seperti permintaan mereka untuk pelaksanaan keputusan dan kesepakatan yang dibuat pada pertemuan ke-16 Konferensi Para Pihak (COP) UNFCCC tahun lalu di Cancun, Mexico.

Para Menteri menegaskan kembali pentingnya mencapai “hasil yang komprehensif, seimbang dan ambisius di Durban dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip [UNFCCC], khususnya prinsip-prinsip kesetaraan dan umum namun tanggung jawab berbeda dan kemampuan masing-masing, serta Bali Road Map (Peta Jalan Bali).”

[Bali Road Map tahun 2007 mencakup dua komponen utama: Pertama, Bali Action Plan, yang meluncurkan proses perundingan yang memungkinkan pelaksanaan UNFCCC secara penuh, efektif dan berkelanjutan melalui aksi kerjasama jangka-panjang, sekarang, hingga dan setelah 2012 , untuk mencapai hasil yang disepakati dan mengadopsi sebuah keputusan pada tahun 2009. Kedua, perundingan di bawah Protokol Kyoto untuk periode komitmen berikutnya pengurangan emisi gas rumah kaca oleh negara-negara maju setelah 2012, juga dengan batas waktu tahun 2009.

[Kegagalan untuk mencapai kesepakatan menyebabkan dokumen politik yang sangat kontroversial, Copenhagen Accord, dengan “taken note of” (“mengambil catatan dari”) oleh Para Pihak UNFCCC di 2009. Di Cancun pada bulan Desember 2010, sejumlah keputusan  diadopsi setelah proses politik lain daripada perundingan antar pemerintah semestinya. Bolivia, satu-satunya Pihak yang secara resmi keberatan tapi Menteri Lingkungan Mexico, Ms Patricia Espinosa, sebagai Presiden COP UNFCCC, mulai melakukan konsensus. Pada tahun 2011, Para Pihak terus bekerja pada isu-isu yang belum terselesaikan serta menerapkan kesepakatan yang dicapai di Cancun.]

Para Menteri BASIC pada pertemuan pekan lalu di Brazil menyatakan bahwa hasil dari Durban “sepenuhnya harus mencakup perundingan di bawah dua jejak UNFCCC: Kelompok Kerja Ad Hoc Komitmen lebih lanjut untuk Pihak Annex I di bawah Protokol Kyoto (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol – AWG-KP) dan Kelompok Kerja Ad Hoc Aksi Kerjasama Jangka Panjang (Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action – AWG-LCA). ”

Mereka menekankan bahwa Durban harus mengalami kemajuan pada semua aspek perundingan, termasuk pembentukan komitmen Annex I (Negara Maju) untuk periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto dan komitmen yang sebanding oleh Pihak Non-Annex I Protokol Kyoto, operasionalisasi keputusan Cancun dan isu-isu tertunda yang tidak tersimpulkan di Cancun.

Mereka menekankan “pentingnya adaptasi dan sarana pelaksanaan sebagai bagian dari hasil yang seimbang dan komprehensif” dan bahwa ini adalah unsur yang dibutuhkan untuk memastikan keseimbangan dalam penyelesaian Bali Road Map dan Bali Action Plan.

Para Menteri menggarisbawahi bahwa kesepakatan atas komitmen periode kedua adalah prioritas utama untuk Durban, karena “kegagalan dalam hal ini akan menghasilkan tantangan multilateralisme dan akan melemahkan aturan-aturan berdasarkan respon multilateral untuk perubahan iklim di bawah UNFCCC.”

Mereka menegaskan dukungan mereka pada “proses persiapan yang transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa Durban mengambil langkah maju yang besar dalam bekerja menuju perspektif hasil yang efektif, adil, ambisius dan komprehensif, memastikan pelaksanaan UNFCCC dan Protokol Kyoto secara penuh, efektif dan berkelanjutan.”

Pada Protokol Kyoto, Menteri menegaskan kembali bahwa ini adalah dasar dari regim iklim. Mereka menggarisbawahi peran Protokol Kyoto dalam memastikan pemotongan emisi gas rumah kaca dari negara maju sepadan dengan kajian Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) “landasan dan tujuan 2 o C yang diakui di Cancun.

Mereka menekankan bahwa kelanjutan dari mekanisme fleksibilitas dari Protokol Kyoto, khususnya Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism – CDM), adalah bergantung pada pembentukan komitmen pengurangan emisi terukur oleh Pihak Annex I di bawah periode komitmen kedua.

[Periode komitmen pertama untuk pengurangan gas rumah kaca emisi akan berakhir pada tahun 2012 dan perundingan untuk periode komitmen kedua terus sulit. Canada, Jepang dan Rusia telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berkomitmen ke tahap kedua pengurangan emisi di bawah Protokol Kyoto, sementara negara maju lainnya telah membuat kondisi untuk komitmen lebih lanjut mereka.]

Para Menteri mendesak Para Pihak pada Protokol Kyoto untuk bekerja secara konstruktif memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara periode komitmen pertama dan kedua. Mereka menekankan bahwa “perspektif Annex I meninggalkan Protokol Kyoto untuk menyajikan kontribusi mitigasi mereka di bawah AWG-LCA hanya dapat menjadi refleksi dari berkurangnya kemauan politik untuk memotong emisi gas rumah kaca mereka. Hal ini hampir tidak dibayangkan bahwa negara akan meninggalkan Protokol Kyoto untuk berbuat lebih banyak. ”

Lebih lanjut para Menteri mencatat pengajuan item India yang akan ditambahkan ke agenda provisional COP di Durban, menggarisbawahi pentingnya isu-isu tertunda yang harus maju di Durban. Hal ini penting untuk menghasilkan keseimbangan yang diperlukan dalam perundingan perubahan iklim.

[Pada bulan Juni, India menyerahkan item berikut ini: (i) item agenda 'Pengembangan dan transfer teknologi', sub-item 'Tindakan mitigasi dan adaptasi serta teknologi terkait Hak Kekayaan Intelektual', (ii) item agenda ‘Review pelaksanaan komitmen dan ketentuan lain dari Konvensi', untuk memasukkan 'akses yang merata terhadap pembangunan berkelanjutan' dan 'langkah-langkah perdagangan unilateral'. Pengajuan India memberikan penjelasan sehubungan dengan setiap item agenda tambahan  yang diusulkan. Isu-isu penting ini adalah kontroversial karena negara-negara maju tidak ingin membahasnya dalam perundingan UNFCCC.]

Pada kesepakatan yang dibuat pada pertemuan COP terakhir di Cancun, para Menteri menyerukan “operasionalisasi awal dari semua lembaga yang disepakati di Cancun, termasuk registri untuk tindakan mitigasi nasional yang tepat (oleh negara-negara berkembang) dan dukungan internasional; Komite Adaptasi; Jaringan, Pusat dan Komite Eksekutif Teknologi, serta Dana iklim Hijau, yang harus menyediakan sarana penting dari pelaksanaan tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim.”

Mereka menyoroti bahwa “sejauh mana negara-negara berkembang dapat menerapkan tindakan mereka tergantung pada sejauh mana negara-negara maju memenuhi komitmen mereka untuk menyediakan pendanaan yang memadai, dukungan teknologi dan pengembangan kapasitas untuk mitigasi dan adaptasi.”

Khususnya pada Dana Iklim Hijau khusus, para Menteri menekankan “pentingnya memastikan gambaran yang tepat dari Dana Iklim Hijau oleh Konferensi Para Pihak, untuk memastikan manajemen yang memadai dan pencairan tepat waktu ke negara-negara berkembang.” Mereka menekankan bahwa “Komite Transisi harus berinteraksi dengan, dan dipandu oleh AWG-LCA.”

Pada pembiayaan, Menteri mempertimbangkan kerja para ahli BASIC tentang format laporan umum untuk perhitungan keuangan yang ketat, kuat dan transparan oleh Pihak Annex I. Mereka mengatakan bahwa, “format laporan umum untuk keuangan merupakan prioritas Durban untuk mengaktifkan kinerja perhitungan terhadap pengiriman dari target pembiayaan terhitung sebesar US 100 miliar per tahun pada tahun 2020.”

Mereka juga menggarisbawahi pentingnya menjamin meningkatkan dari pembiayaan hingga 2020 dan seterusnya. Mereka menegaskan kebutuhan untuk memastikan bahwa “akuntansi keuangan oleh semua negara-negara maju harus konsisten, lengkap, sebanding, transparan dan akurat.”

Lebih lanjut mereka menekankan pentingnya “informasi rinci dan komprehensif tentang aliran keuangan yang diberikan oleh negara-negara maju, yang harus disediakan secara resmi” dan menegaskan kembali pandangan mereka bahwa Sekretariat UNFCCC harus menerbitkan informasi tentang dana yang sudah dicairkan di bawah pembiayaan dengan cepat, karena hal ini berhubungan dengan komitmen multilateral.

Pada pengukuran, pelaporan dan verifikasi mitigasi Annex 1, para Menteri mencerminkan pada diskusi ahli BASIC topik penting ini. Mereka “menggarisbawahi kebutuhan untuk memperketat aturan perhitungan umum, untuk menjamin transparansi dan komparabilitas komitmen mitigasi oleh semua negara-negara maju.” Oleh karena mereka menekankan bahwa, “aturan Protokol Kyoto adalah referensi bagi upaya yang dilakukan oleh semua yang dikembangkan negara di daerah ini “.

Para Menteri juga menyatakan pentingnya operasionalisasi pengaturan transparansi dengan negara-negara berkembang, berdasarkan ketentuan yang ada di bawah Konvensi. Mereka menunjukkan “kontribusi yang kuat sudah ditawarkan oleh negara-negara berkembang dalam pengurangan emisi, yang menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan upaya mitigasi oleh Pihak Negara Maju”.

Pada masalah akses yang adil untuk pembangunan berkelanjutan mereka menyambut kerja para ahli BASIC pada “kerangka untuk akses setara terhadap pembangunan berkelanjutan”, seperti yang diminta pada Pertemuan Menteri BASIC ke-6. Pekerjaan ini akan berfungsi sebagai kontribusi yang berharga bagi badan pengembangan kebijakan ilmiah dalam menginformasikan pengetahuan, menurut pernyataan kementerian.

Pada topik untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation – REDD +), Menteri “mengakui pentingnya tindakan meningkatkan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan penyerapan oleh hutan dan praktik-praktik pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan, berdasarkan peningkatan pembiayaan internasional dan transfer teknologi.” Mereka juga menggarisbawahi manfaat tambahan penting bahwa REDD + dapat menawarkan pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang seperti perlindungan keanekaragaman hayati.

Para Menteri membahas “bahaya unilateralisme” dan menyatakan keprihatinan mereka atas “tindakan perubahan iklim sepihak, direncanakan atau dilaksanakan, yang menghasilkan dampak negatif pada negara-negara lain.” Mereka menyatakan “keprihatinan yang kuat dengan keputusan Uni Eropa untuk memasukkan sektor penerbangan dalam Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa, termasuk penerbangan ke dan dari wilayahnya oleh perusahaan penerbangan non-Eropa.”

Pada Kelompok G77 dan China, para Menteri menekankan pentingnya persatuan kelompok dan peran kuncinya dalam perundingan perubahan iklim. Mereka mencatat “demonstrasi jelas oleh kepemimpinan dan kemauan G77 dan China untuk memberikan kontribusi terhadap upaya global yang kuat.”

Mereka memutuskan untuk mempertahankan pendekatan “BASIC-plus”, dalam rangka meningkatkan transparansi pertemuan BASIC.

Para Menteri juga membahas perspektif mereka untuk Konferensi Rio +20 tahun 2012. Dalam hal ini, mereka menekankan pentingnya peran negara BASIC dalam menjamin keberhasilan Rio+20, serta Konferensi Perubahan Iklim Durban dan Konferensi Keanekaragaman Hayati New Delhi (India akan menjadi tuan rumah pertemuan ke-11 Konferensi Para Pihak ke Konvensi Keanekaragaman Hayati di 2012).

Para menteri menekankan bahwa, “Ini adalah tanda yang jelas dari komitmen mereka untuk memajukan solusi multilateral untuk masalah global.”

China akan menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri BASIC Kesembilan pada 31 Oktober – 1 November. Sebuah pertemuan para ahli akan diadakan bersama pertemuan Menteri.

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2011/climate20110801.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>