Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

AWG-LCA Sepakat Mitigasi Perubahan Iklim Konsekuensi Tindakan Ekonomi dan Sosial

Disarikan Ani Purwati – 15 Jun 2010

Kelompok Kerja Ad-hoc Aksi Kerjasama Jangka Panjang (Ad-hoc Working Group on Long-term, Cooperative Action/AWG-LCA), di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) sepakat bahwa langkah mitigasi setiap negara merupakan konsekuensi dari tindakan ekonomi dan sosial di Bonn, Jerman (9/6). Hal ini terungkap saat berlangsung Sidang Pleno AWG-LCA, 31 Mei 2010 sampai 11 Juni 2010 di Bonn, Jerman. Demikian laporan Meena Raman dari Third World Network (TWN) dalam situs http://www.twnside.org.sg/ pada 10 Juni 2010.

Negara berkembang dipimpin oleh G77 dan China ingin ada sebuah forum untuk mengatasi konsekuensi tindakan ekonomi dan sosial, sementara negara maju mengatakan bahwa saluran yang ada (seperti informasi dalam komunikasi nasional) cukup memadai untuk menangani masalah ini dan tidak perlu sebuah forum yang terpisah.

Negara berkembang juga menyatakan perlunya menanggapi ketentuan yang dibuat dalam perundang-undangan nasional dari beberapa negara maju untuk penyesuaian pajak lintas batas (merujuk pada undang-undang iklim tertunda di Amerika Serikat (AS) yang memberikan pembatasan impor produk yang berasal dari negara berkembang berdasarkan intensitas gas rumah kaca mereka karena negara-negara tersebut tidak memiliki atau tindakan perlindungan iklim yang cukup). 

Dalam hal ini, G77 dan China mengatakan bahwa langkah yang diambil untuk memerangi perubahan iklim, termasuk yang sepihak, bukan sarana sewenang-wenang atau bukan diskriminasi atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Negara maju menentang elemen ini diatur dalam teks fasilitatif Ketua seperti pendapat mereka bahwa Konvensi dalam Pasal 3,5 sudah menyediakan untuk ini.

(Pasal 3,5 dari Konvensi menyatakan bahwa “Para Pihak harus bekerjasama untuk meningkatkan sistem yang mendukung dan membuka ekonomi internasional yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan di semua Pihak, terutama Pihak negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka lebih baik untuk mengatasi masalah iklim. Tindakan perubahan untuk memerangi perubahan iklim, termasuk yang sepihak, tidak harus merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau bukan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional.”)
Ketua meminta Para Pihak untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan, termasuk tentang bagaimana Para Pihak menunjukkan dampak konsekuensi ekonomi dan sosial yang akan diatasi dan jika ada kebutuhan untuk suatu forum untuk mengatasi konsekuensi langkah penanggulangan.

Argentina atas nama G77 dan China mengatakan bahwa ketika berhadapan dengan konsekuensi ekonomi dan sosial dari suatu tindakan, ada kebutuhan untuk menghormati prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi, dan untuk memungkinkan pelaksanaan, secara penuh, efektif, dan berkelanjutan Konvensi, sesuai dengan Rencana Aksi Bali. 

Dikatakan bahwa pertimbangan harus diberikan sebagai solusi konkrit dan tindakan efektif untuk meminimalkan dampak ekonomi dan social negatif dari suatu tindakan yang dialami oleh Para Pihak negara berkembang. Dalam konteks ini, Para Pihak negara maju harus berusaha untuk menerapkan tindakan tanggapan sedemikian rupa untuk menghindari dan meminimalkan konsekuensi negatif terhadap Para Pihak negara berkembang, dengan sepenuhnya mempertimbangkan Pasal 3 dari Konvensi.

Standard lingkungan yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin tidak sesuai dan dapat menyebabkan biaya ekonomi dan sosial negara-negara lain tidak wajar, khususnya Pihak negara berkembang. Dalam konteks ini menurut Argentina, penting untuk mempertimbangkan sepenuhnya bahwa pembangunan ekonomi dan sosial serta pemberantasan kemiskinan merupakan prioritas pertama dan utama dari Para Pihak negara berkembang.

Argentina juga mengatakan bahwa untuk meminimalkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang negatif, ada kebutuhan untuk menghindari langkah-langkah proteksionis perdagangan yang terkait iklim. Para Pihak harus bekerjasama untuk meningkatkan sistem yang mendukung dan membuka ekonomi internasional yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan di semua Pihak, terutama Pihak negara berkembang. Tindakan yang diambil untuk memerangi perubahan iklim, termasuk yang sepihak, tidak harus merupakan sarana diskriminasi, sewenang-wenang atau bukan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. 

Sehubungan dengan konsekuensi sosial, Argentina mengatakan bahwa hal itu penting untuk mempromosikan suatu transisi dari angkatan kerja, dan penciptaan pekerjaan yang layak dan  berkualitas, dalam rangka memberikan kontribusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Pihak negara maju wajib menyediakan sumber daya keuangan, termasuk untuk akses dan pengembangan serta transfer teknologi, setuju dengan biaya yang terkait penuh sesuai Pasal 4, ayat 3, 5 dan 7, dari Konvensi ini, dan mempromosikan dan memfasilitasi transfer dan akses untuk teknologi ramah lingkungan dan pengetahuan untuk mengembangkan Pihak negara berkembang, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan ketentuan Konvensi.

Menurut Argentina, perlu membangun sebuah forum untuk melakukan kegiatan termasuk mengidentifikasi dan mengatasi konsekuensi ekonomi dan sosial negatif dari tindakan Para Pihak negara maju, berbagi informasi, mempromosikan dan bekerjasama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan strategi penanggulangan dan mencari cara untuk meminimalkan konsekuensi negatif di Pihak negara berkembang. Elaborasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan fungsi Forum ini akan dikomunikasikan oleh Pihak individu dan selama diskusi dalam grup kontak yang sesuai.

Dikatakan bahwa perlakuan konsekuensi ekonomi dan sosial dari tindakan seharusnya memiliki lingkup yang lebih luas daripada ayat 17 Bab 1 dari teks ketua perundingan. Pembentukan forum untuk menilai konsekuensi ekonomi dan sosia langkah penanggulangan hanya salah satu dari banyak elemen yang termasuk dalam Bab 7 dari teks dan salah satu dari berbagai elemen yang disebutkan Grup harus tercermin. Dikatakan bahwa ada masalah dalam Bab 7 yang juga relevan dengan diskusi mengenai ‘visi bersama’ yang perlu ditangani secara memadai seperti itu. 

Sierra Leone, berbicara untuk Grup Afrika mengatakan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan tindakan penanggulangan harus dipisahkan dari orang yang merugi dari perubahan iklim. Dalam hal ini, menekankan pentingnya menciptakan ruang dalam UNFCCC dan Protokol Kyoto, suatu proses untuk memastikan kebijakan mitigasi dan tindakan pada perekonomian negara-negara berkembang.

Dikatakan bahwa lingkup dampak tersebut melampaui diskusi tradisional konsekuensi kebijakan mitigasi di negara-negara yang perekonomiannya sangat tergantung pada ekspor bahan bakar fosil. Hal ini terutama relevan dalam konteks ketentuan yang dibuat dalam perundang-undangan nasional dari beberapa negara maju untuk penyesuaian pajak lintas batas. Dalam hal ini, Sierra Leone mengatakan bahwa kebijakan dan tindakan negara-negara maju harus dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang digariskan dalam Pasal 3,5 Konvensi.

Sierra Leone juga mendukung pembentukan forum pada tindakan penanggulangan. Forum akan fokus pada pembahasan isu terkait.

Saint Vincent dan Grenadines berbicara untuk Aliansi Serikat Pulau Kecil (Alliance of Small Island States-AOSIS) mengatakan bahwa pelaksanaan tindakan penanggulangan terpisah dan berbeda dari adaptasi. Kebutuhan negara-negara kepulauan kecil dan negara-negara berkembang harus diatasi terkait dengan dampak dari tindakan penanggulangan. SIDS terpencil dan butuh kapal-kapal dan pesawat dan mereka bergantung pada pariwisata. Diperlukan satu pemahaman dampak tindakan penanggulangan dalam hal ini, baik negatif dan positif.
Hal ini juga mendukung pembentukan sebuah forum sebagai cara yang baik untuk membahas cara dan sarana untuk mengatasi dampak tersebut.

Arab Saudi mengatakan bahwa ketika melihat diskusi mengenai tindakan penanggulangan sebagai hal relevan dengan mitigasi, gagasan mencari untuk beradaptasi dengan dampak bagi semua negara berkembang merupakan adaptasi juga.
Pada langkah-langkah untuk mengatasi konsekuensi, dikatakan bahwa asuransi dan mekanisme dapat dibangun untuk memenuhi kebijakan tertentu yang menyebabkan hilangnya pendapatan di negara-negara berkembang, termasuk bantuan dalam diversifikasi ekonomi.

Ini didukung kebutuhan untuk forum yang bisa berada di bawah Badan Anak Perusahaan pada Pelaksanaan dan ada kebutuhan untuk panduan kebijakan dan keputusan Konferensi Para Pihak, dengan program kerja. Mungkin ada laporan tahunan kepada COP untuk keputusan.

Bolivia mengatakan bahwa negara-negara maju telah memanfaatkan sebagian besar dari atmosfer Bumi di masa lalu, dan mereka sekarang berusaha untuk mengambil bagian besar yang tidak proporsional sisa anggaran tanpa kompensasi untuk negara-negara berkembang. Dari 1850-2005 akumulasi emisi CO2 telah setara 1,107 miliaran ton. Dari jumlah ini dengan mempertimbangkan bahwa Pihak Annex I mewakili 20% dari populasi, mereka telah menggunakan lebih dari 280%. Dengan kata lain, berarti mereka negara maju (Annex I) telah menggunakan ruang milik negara berkembang hingga 618 milyar ton CO2. Pembahasan dalam hal ini adalah bagaimana mengembalikan ruang ini karena hal ini telah membatasi pembangunan negara-negara berkembang.

Karena itu, penting bagi Pihak negara maju untuk menanggung kerugian ekonomi yang timbul dari pelaksanaan tindakan yang menimbulkan perubahan iklim. Berdasarkan tanggung jawab historis negara-negara maju dan keadilan iklim, kompensasi ini adalah untuk menanggulangi kehilangan kesempatan pembangunan, termasuk menangani kebutuhan migran iklim.
Negara ini juga percaya bahwa sebuah forum yang sesuai harus ditetapkan berdasarkan Konvensi untuk memberikan pertimbangan penuh untuk apa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi potensi ekonomi dan sosial serta dampak dari desain, seleksi dan implementasi tindakan penanggulangan. Selain itu, forum ini akan bekerjasama dengan masyarakat adat melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan kebebasan mereka, dan perhatian informasi sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah yang mungkin mempengaruhi mereka.

Bolivia juga mengatakan bahwa Pihak negara maju tidak boleh mengambil langkah untuk setiap bentuk tindakan iklim sepihak yang terkait perdagangan termasuk tindakan penyesuaian pembatasan dan tarif terhadap barang dan jasa Pihak negara berkembang dengan alasan iklim.

Spanyol berbicara untuk Uni Eropa mengatakan bahwa memahami tantangan ekonomi dan sosial terutama dari SIDS dan negara-negara berkembang. Upaya mengatasi perubahan iklim tidak harus menghambat kemajuan dalam hal pembangunan berkelanjutan. Namun, yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut melalui saluran informasi yang ada, termasuk yang bilateral. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi nasional dengan informasi yang ditingkatkan.

Amerika Serikat mengatakan bahwa akan ada dampak yang perlu dikelola sebagai hasil dari semua Pihak yang mengambil tindakan mitigasi. Hal ini didukung bahasa dalam teks Ketua fasilitatif Ketua untuk mempromosikan transisi tenaga kerja dalam konteks upaya mitigasi. Pertimbangan ini, katanya, mengarah pada aspek mitigasi dan bukan adaptasi.

Amerika Serikat tidak melihat perlunya saluran yang terpisah sebagai forum untuk mengatasi dampak dari langkah-langkah penanggulangan dan merasa bahwa saluran yang ada sudah cukup. Ia juga mengatakan bahwa Pasal 3,5 Konvensi sudah cukup untuk mengatasi masalah perdagangan dan itu tidak relevan atau tidak sesuai dalam konteks diskusi saat ini.

Jepang mengatakan bahwa tidak ada perlunya membuka kembali diskusi mengenai masalah-masalah perdagangan dimana Pasal 3,5 sudah menangani masalah ini. Diperlukan pemahaman dampak dari tindakan penanggulangan sebelum mendirikan sebuah forum untuk menghadapinya. Oleh karena itu, diusulkan penggunaan saluran yang ada seperti komunikasi nasional sebagai alat untuk ini.
Australia dan Selandia Baru mencerminkan pandangan yang sama seperti negara-negara maju lainnya.

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/bonn.news.6.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>