Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

Akankah Proses Perundingan Menentukan Hasil Kopenhagen?

Disarikan Ani Purwati – 15 Jun 2009

Isu Aturan Pertemuan Interpemerintah dibahas dalam pertemuan ke-30 Subsidiary Body for Implementation (SBI 30) pada Perundingan Perubahan Iklim di Bonn, 1-12 Juni 2009. Pertemuan itu mempunyai agenda Konferensi Para Pihak kelima belas (15th Conference of the Parties – COP 15) UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Konferensi Para Pihak kelima tentang Protokol Kyoto (CMP 5) untuk periode selanjutnya, proses organisasi inter pemerintah dan observer.

Demikian menurut Lim Li Lin dari Third World Network dalam laporannya 6 Juni 2009. 

Menurut Lin, Contact group dibentuk, diketuai oleh Mr. Georg Borsting dari Norwegia dan Mr. Richard Muyungi dari Tanzania. Pertemuan pertama berlangsung pada 4 Juni. Dokumen “Draft usulan kesimpulan oleh Ketua” telah dihasilkan dan dibahas dalam konsultasi informal antar pihak pada 5 Juni.

Contract group selanjutnya diadakan pada 6 Juni, yang membahas dokumen versi kedua. Isinya adalah seksi COP 15 dan CMP 5, organisasi proses antar pemerintah dan obeserver. Item sub-agenda periode sesi berikutnya tidak disebutkan dalam teks.

Menurut seksi aturan sesi COP 15 dan COP 5 yang akan diselenggarakan Desember 2009 di Kopenhagen, ada dua opsi dalam teks untuk kerja Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP) dan Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) harus dilengkapi.

Opsi pertama menyatakan bahwa kedua AWG akan “melengkapi kerjanya sebelum pembukaan COP 15 dan CMP 5 dan Ketua kedua AWG akan ”melaporkan dalam pembukaan pleno COP 15 dan CMP 5 sebagai waktu yang tepat dan COP CMP akan mengambil putusan pada langkah berikut.

Dalam pembahasan contact group, Barbados menggarisbawahi bahwa plenaries seharusnya menempatkan pleno kembali sebagai AWG-LCA yang akan melaporkan COP 15 dan AWG-KP akan melaporkan CMP 5 dan keduanya tidak bergabung dalam satu pleno.

Opsi kedua menyatakan bahwa kedua AWG akan “melanjutkan kerja mereka di Kopenhagen” dan  juga ”menyampaikan laporan mereka pada saat penutupan pleno COP dan CMP”, atau Ketua kedua AWG akan “menambahkan laporan perkembangan pada saat mulainya COP 15 dan CMP 5, dan menyampaikan laporan akhirnya pada saat segmen tingkat tinggi dihadiri para menteri dan kepala delegasi lainnya.

Opsi pertama didukung oleh sebagian besar Negara Annex I, sedangkan opsi kedua didukung oleh sejumlah Negara Non-Annex I dengan satu pilihan untuk laporan disampaikan saat pleno penutupan COP dan CMP.

Menurut seksi aturan COP 15 dan sesi COP 5, ada 3 pilihan dalam teks untuk sesi SBI selanjutnya dan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) yang akan diadakan.

Opsi pertama menyatakan bahwa SBSTA dan SBI 31 “dikumpulkan sebelum periode sesi Desember terkait dengan sesi AWG”.

Opsi kedua menyatakan bahwa SBSTA dan SBI 31 “dikumpulkan di Kopenhagen dalam periode sesi Desember maksimum tiga hari berurutan dan beberapa item agendanya ditunda ke SBSTA 32 dan SBI 32 (Mei-Juni 2010) mengikuti nasihat dari Ketua kedua badan”. 

Dalam pembahasan contact group, pilihan menunda pertemuan Subsidiary Bodies untuk dua dan empat hari ditambahkan oleh Barbados dan Saudi Arabia berturut-turut.

Opsi kedua diminati sejumlah Negara Non-Annex I, dimana sering dilakukan penundaan pertemuan Subsidiary Bodies selama sesi COP dan CMP, dan mungkin ada sejumlah isu yang penting bagi negara berkembang yang perlu dilengkapi oleh Subsidiary Bodies di  Desember.

Opsi ketiga menyatakan bahwa SBSTA dan SBI 31 “ditunda hingga 2010”. Pilihan ini didukung sejumlah Negara Annex I dan ditentang sejumlah negara Annex I.

Bali Action Plan menetapkan bahwa AWG-LCA untuk mencapai kesepakatan hasil dan mengambil putusan dalam COP 15. Kerja AWG-KP dijadwalkan dilengkapi pada 2009 dengan mengamandemen Annex B Protokol Kyoto untuk menetapkan komitmen periode berikut dari Negara Annex I. Subsidiary Bodies biasanya bertemu dua kali setahun, Juni dan Desember.

Beberapa delegasi mengomentari opsi pertama yang mempunyai dukungan kuat dari Negara Annex I, yang artinya jika kerja AWG-KP dan AWG-LCA dilengkapi sebelum Kopenhagen, dan jika pertemuan Subsidiary Bodies ditunda hingga 2010, ini akan memperjelas ruang di Kopenhagen bagi COP 15 dan CMP 5, dan khususnya keberadaan segmen tingkat tinggi, menyampaikan mandat bagi pembahasan protokol baru menggantikan Protokol Kyoto, dan menyatukan hasil AWG-LCA dan AWG-KP atau membahas kembali Konvensi. Ini hasil yang diminati negara maju.

Tentang isu segmen tingkat tinggi COP 15 dan CMP 5, teks mempunyai opsi untuk segmen tingkat tinggi menjadi 3 atau 4 hari dan menyatakan bahwa “aturan dibuat demikian juga pernyataan nasional akan menambahkan satu mode pertukaran antara menteri-menteri dan kepala delegasi lain dalam keikutsertaan pertemuan COP dan CMP selama segmen tingkat tinggi.”

China mengusulkan mengganti “satu mode pertukaran” dengan “mode pertukaran” sehingga menjadi jelas apa itu mode, dan akan menjadi lebih baik untuk menyodorkan praktik normal sebagaimana para menteri ingin mengetahui apa itu mode yang dapat mereka persiapkan.

Hal ini ditentang Australia karena dianggap lebih bersifat membatasi. Barbados mengusulkan bahwa itu mungkin lebih baik tidak menjelaskan pertukaran mode, tetapi untuk menyatakan secara singkat bahwa pengaturan seharusnya dibuat untuk pernyataan nasional.

Segmen tingkat tinggi biasanya diadakan selama dua hari. Selama Konferensi Perubahan Iklim Bali 2007, pertemuan menteri ”green rooms” diadakan hanya dengan menyeleksi para menteri yang diundang membahas teks. Ini secara luas disalahkan oleh negara berkembang sebagai hal yang tidak transparan, eksklusif dan menyimpang lebih berpihak pada negara maju.

Australia juga mengangkat isu ketiadaan fasilitas yang sesuai untuk mengadakan pertemuan, dan mengusulkan memasukkan bahasa berikut pada teks: ”Para pihak mencatat tidak adanya fasilitas permanen bagi UNFCCC masuk dalam operasi sesegera mungkin.” Itu kemudian diperjelas bahwa berarti fasilitas konferensi permanen dan fasilitas tidak permanen untuk sekretariat UNFCCC dan memberi contoh Komisi Sosial dan Ekonomi PBB untuk Asia Pasifik di Bangkok.

Membaca bersama usulan Australia tentang “Arsitektur legal untuk post-2012 outcome” yang mengusulkan schedule nasional tentang arah emisi jangka panjang dan komitmen mitigasi serta aksi yang diambil ke depan oleh semua pihak untuk dibahas, hal itu nampak menyarankan pembentukan forum pembahasan bersama, seperti World Trade Organisation tentang perubahan iklim.

Climate Action International membuat pernyataan selama pembahasan organisasi observer. Dia mengatakan bahwa kita sekarang bergerak menuju mode pembahasan penuh dan pembahasan ini akan intensif. Dia menyatakan harapan bahwa pembahasan akan kembali terbuka bagi organisasi observer untuk selama mungkin. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan transparansi antara semua stakeholder. Dia juga menyambut  kesempatan mengintervensi selama pertemuan, untuk mengomentari teks Ketua dan membuat usulan, sebagai masukan luas dan pandangan dari semua stakeholder penting.

Ketua menyimpulkan sesi dengan mengumumkan bahwa kesimpulan informal selanjutnya akan dilakukan 8 Juni.

Sumber: http://www.twnside.org.sg/title2/climate/bonn.news.3.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>