Isu Bumi
  • image01
  • image02
  • image03

ADP: Komitmen emisi yang mundur merusak perundingan

Redaksi – 26 Nov 2013

Warsawa, 18 November 2013 (Anjali Appadurai) – Mundurnya komitmen oleh beberapa negara maju dalam mengurangi emisi gas rumah kaca akan “merusak” perundingan yang sedang berlangsung di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim untuk PBB (UN Framework Convention on Climate Change-UNFCC).

Pengumuman baru Jepang tentang target baru emisi untuk tahun 2020, akan memungkinkan emisi meningkat sebesar 3,1 persen telah dijelaskan oleh China sebagai “merusak perundingan kami” dalam pertemuan ADP (Hoc Kelompok Kerja Ad Durban Platform Peningkatan Action) di Warsawa. (Jepang telah mengumumkan bahwa mereka mengurangi emisi sebesar 3,8% dari tingkat pada 2005, tetapi ini sebenarnya meningkat 3,1% dari tingkat tahun 1990, garis dasar untuk Konvensi. Sebelumnya, telah Jepang berjanji pengurangan 25% pada tahun 2020 berdasarkan tingkat 1990).

Selama seminggu terakhir, negara berkembang yang dipimpin oleh G77 dan China terus menuntut kepemimpinan, ambisi dan pelaksanaan oleh negara-negara maju dalam hasil nyata dari Workstream 2 dari ADP yang berhubungan dengan ambisi pra-2020. India mengatakan para pihak harus bertanya kepada diri sendiri apakah kita melihat COP ini untuk menahan ambisi atau pelaksanaan COP untuk meningkatkan ambisi.

Wakil Ketua, Kishan Kumarsingh (Trinidad dan Tobago) dan Artur Runge-Metzger (Uni Eropa) membuat struktur kerja Workstream 2 (WS2) dengan mengadakan serangkaian tiga konsultasi terbuka tentang hasil yang mungkin untuk WS2 di akhir perundingan Warsawa dan sekitarnya. Metzger mendesakpara pihak memperlakukan konsultasi sebagai “waktu keputusan” dan datang dengan jalan nyata ke depan. (Workstream 1 membahas perjanjian untuk jangka waktu pasca-2020).

Pada pertemuan pertama 13 November, Sekretariat membuat ringkasan presentasi paper teknis tentang ”Kompilasi informasi manfaat tindakan mitigasi, inisiatif dan pilihan untuk meningkatkan ambisi mitigasi.” Dua konsultasi lainnya  berlangsung pada 15 dan 16 November. Wakil Ketua meminta para pihak untuk mempertimbangkan dua pertanyaan panduan: (i) apa hasil yang para pihak harap untuk mencapai hasil menurut WS2 di Warsawa, dan (ii) apa solusi praktis dan  usulan khusus yang disarankan oleh para pihak untuk menjadi katalisator aksi sebelum 2020?

Setelah  intervensi  oleh para pihak, pada Sabtu 16 November, Metzger mengatakan  kerja WS2  dapat  maju dalam  empat ”blok” yaitu: (i) prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi, (ii) pelaksanaan,  (iii) ambisi  dan  (iv) inisiatif  spesifik.

Negara-negara berkembang, dipimpin oleh G77 dan China membuat tuntutan kuat untuk ambisi  yang lebih, pendekatan yang komprehensif, dan pelaksanaan langsung dari komitmen yang ada dalam Konvensi dan Protokol Kyoto. Berikut adalah isu yang diangkat oleh kelompok para pihak dan pihak individu selama tiga konsultasi.

Malaysia atas nama G77 dan China menyerukan negara maju untuk memimpin penutupan berbagai kesenjangan dalam kerja ADP ini, mengulangi WS2 yang harus didorong oleh temuan dari Laporan Penilaian ke-5 dari Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dan harus melanjutkan hal-hal penting yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan untuk menjaga pemanasan global di bawah 2oC. Malaysia mengingatkan para pihak bahwa WS2 harus memberi ambisi pra-2020 di semua lini, dan harus segera melakukannya. Malaysia juga menekankan bahwa kerja di bawah ADP harus melanjutkan dalam Konvensi. Setiap kerja yang harus diambil di luar Konvensi harus didukung oleh prinsip-prinsip yang sama dari Konvensi, yaitu tanggung jawab historis, umum dengan tanggungjawab berbeda, dan kemampuan masing-masing.

G77/China konsisten meminta para pihak untuk mengatasi ” kesenjangan ambisi. “ G77/China menyerukan ambisi yang lebih besar di seluruh bidang, terutama dalam konteks (a) mitigasi oleh negara maju, (b) komitmen pembiayaan oleh negara-negara maju, dan (c) pelaksanaan mekanisme dan program yang ada. Tuntutan ini telah disampaikan dalam laporan terpisah oleh banyak anggota G77, termasuk China, India, Columbia, Brazil, Afrika Selatan, Bolivia, Equador, Mikronesia, Kuwait, Pakistan dan Aljazair.

Dalam konteks mitigasi negara maju, G77/China mendesak para pihak untuk mengambil tindakan segera meratifikasi Amandemen Doha untuk periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto. Hal ini juga didukung oleh China, India, Afrika Selatan, Bolivia, Equador, Fhilipina, Vietnam, dan Venezuela. G77/China mengingatkan para pihak bahwa ada ” mekanisme ambisi ” 2014 di Protokol untuk meningkatkan ambisi, tetapi mekanisme ini hanya akan tetap relevan setelah Amandemen Doha diratifikasi.

G77/China membuat tuntutan yang jelas di bidang keuangan, transfer teknologi dan sarana pelaksanaan. G77/China meminta transfer teknologi harus didukung dengan peningkatan kapasitas, dan hambatan transfer teknologi agar dihapus. Beberapa negara berkembang lainnya, termasuk Iran,China, Belarus dan Vietnam juga menyebutkan kapasitas sebagai bagian dari hasil yang mereka harapkan untuk WS2.

G77/China juga menyerukan pengamanan langsung dana dari Fast StartFinance dan GCF- Green Climate Fund (Dana Iklim Hijau). G77/China memintakejelasan pada periode 2013-2020, meminta jalur yang jelas untuk meningkatkan keuangan selama periode ini, serta arus keuangan yang jelas dan dapat diprediksi. Jalan praktis untuk bertindak cepat termasuk pembatalan sukarela CER (pengurangan emisi bersertifikat). G77/China juga menyerukan pembentukan sebuah mekanisme yang bisa menyamai mitigasi negara berkembang dan usulan adaptasi dengan keuangan dan teknologi.

Pihak Annex I perlu meningkatkan ambisi mitigasi mereka dengan cara yangsebanding dalam rentang waktu yang sama. Semua ​​Pihak Annex I harusmelakukan tindakan tambahan yang dapat diverifikasi di bawah ProtokolKyoto, serta di bawah Konvensi untuk menutup kesenjangan ambisi pada tahun 2020. Peningkatan komitmen dari Pihak Annex I pada tahun 2014 untuk periode pra-2020 harus menjadi langkah pertama karena akan berdampak langsung terhadap tingkat ambisi dalam Workstream 1 periode pasca-2020.Bahwa 2020 adalah bukan batas waktu untuk melaksanakan WS2. Ini harus dilaksanakan sesegera mungkin, dan dengan urgensi maksimal.

Nauru untuk Aliansi Negara Kepulauan Kecil (Alliance of Small Island States-AOSIS) juga menyatakan perlunya menutup kesenjangan ambisi. Nauru menekankan bahwa WS2 adalah sangat penting untuk negara-negara berkembang. Itu karena WS2 yang disepakati negara-negara berkembang diDoha untuk perjanjian 2015 berlakunya tidak sampai 2020.

Seperti diamanatkan oleh keputusan di Durban , AOSIS telah mengembangkan usulan untuk jalan ke depan di WS2. AOSIS mengusulkan “solusi berorientasi proses teknis” yang akan fokus pada energi terbarukan dan efisiensi energi. Proses ini akan terdiri dari 3 komponen, masing-masing berfokus pada aspek energi dan efisiensi energi terbarukan: pengajuan dari para pihak dan pengamat yang mengandung praktik terbaik; makalah teknis berfokus pada biaya dan manfaat mitigasi serta hambatan untuk mitigasi, dan lokakarya ahli dengan keterlibatan tingkat nasional, pemerintah daerah dan lokal serta masyarakat sipil.

Uni Eropa juga menyebutkan Laporan Kesenjangan UNEP yang mengidentifikasi beberapa kesenjangan terkait pengurangan emisi. Disebutkan bahwa kadang-kadang, politik ambisi yang lebih baik di luar Konvensi dari pada di dalam karena ada banyak manfaat yang ingin melihat terus memberikan efek katalitik. Pada hasil yang spesifik, pihaknya ingin agenda aksi. Uni Eropa menyarankan mandat untuk analisis teknis, pengaturan untuk pengakuan ini siatif dan kemitraan untuk mempercepat ambisi. Uni Eropa juga mendukung peran katalitik dari Protokol Montreal yang tidak melibatkan transfer tanggungjawab kepada negara-negara berkembang, tetapi berbagai Uni Eropa juga mendukung permintaan untuk memajukan agenda pelaksanaan adaptasi, keuangan dan teknologi. Uni Eropa ingin Warsawa agar diingat sebagai salah satu yang memungkinkan ambisi dan bukan komitmen dan janji untuk pengurangan emisi berkurang (dalam referensi jelas bagi Jepang).

Australia, didukung oleh Selandia Baru, Canada dan Amerika Serikat, menyerukan semua pihak yang tidak membuat janji mengikat sebagai bagian dari proses Kopenhagen untuk melakukannya juga. Mexico menyoroti polutan iklim berumur pendek sebagai daerah kesempatan bagi WS2. Mexico menyatakan bahwa mengatasi polutan ini, yang meliputi karbon hitam dan zat-zat lain, bisa memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat.

Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Uni Eropa, Canada dan Mikronesia semua menyatakan dukungan untuk usulan mengurangi emisi HFC (hydrofluorocarbon) melalui Protokol Montreal tentang Bahan yang Merusak Lapisan Ozon. AS menyatakan bahwa mengatasi HFC melalui Protokol Montreal dapat menghapus 90 gigaton gas rumah kaca dari atmosfer.

Sumber selengkapnya:http://www.twnside.org.sg/title2/climate/news/warsaw01/TWN_update18.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>