stos film festival

StoS Film Festival 2014: O Balibara, Memelihara Harapan Bagi Nusantara

Sejak berlangsung pada 2006, StoS Film Festival mengambil tema yang berbeda. Pada 14-18 Maret 2014 ini StoS Film Festival hadir kembali di Goethe Institut dan Kineforum di Jakarta dengan tema “O Balibara: Memelihara Harapan Bagi Nusantara”. “O Balihara” adalah sebuah kata dari bahasa suku Kei di Maluku Utara yang bermakna “Pelihara”. Dengan tema ini diharapkan bisa menginspirasi setiap orang untuk memelihara dan menyelamatkan alam Indonesia yang semakin kritis.

“StoS Film Festival sebagai ajang dua tahunan hadir untuk memberi inspirasi kita agar menjaga lingkungan dan melakukan tindakan penyelamatan lingkungan. Selain menyuguhkan film-film yang bisa menginspirasi pengunjung, pada 2014 ini StoS Film Festival juga menghadirkan berbagai produk nusantara,” kata Voni Novita sebagai Direktur Festival saat pembukaan StoS Film Festival (14/3).

Sebagai satu-satunya festival film di Indonesia yang fokus pada isu lingkungan lokal dan global, StoS Film Festival 2014 menampilkan 63 film dokumenter dan fiksi dari berbagai negara dan Indonesia. Selain itu juga diisi dengan diskusi, pameran produk-produk hasil pertanian dan perkebunan serta berbagai hiburan.

Abetnego Tarigan, Direktur Walhi Nasional sebagai perwakilan konsorsium penyelenggara  menjelaskan bahwa StoS Film Festival merupakan ajang untuk menghubungkan negara selatan selatan yang dianggap sedang mengalami pertumbuhan ekonomi namun eksploitasi sumber daya alam dan bencana ekologis pun meningkat. Hingga saat ini tercatat 6700 desa mengalami bencana ekologis ini.

“Meningkatnya bencana ekologis seperti banjir, kebakaran hutan ini mengindikasikan kacaunya pengelolaan sumber daya alam di negara selatan selatan dimana Indonesia juga termasuk di dalamnya,” tegasnya.

Melalui StoS Film Festival, konsorsium penyelenggara berharap isu-isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam selama ini bisa menjadi bagian perjuangan masyarakat Indonesia untuk lebih baik. Film bisa menjadi media efektif untuk membangun kesadaran kita.

pengijauan-merapi

Bersama Menghijaukan Kawasan Lereng Merapi

Pasca erupsi, berbagai pihak mulai melakukan penghijauan dengan menanam berbagai macam pohon di sekitar Gunung Merapi. Setelah sebelumnya dilakukan penghijauan di Dusun Kinahrejo (26 November 2010), pada Rabu (19/1/11) kemarin, kembali diadakan gerakan penghijauan yang terpusat di Dusun Pangukrejo, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. Kali ini penggagas gerakan penghijauan ini adalah PT BRI Tbk Kanwil Yogyakarta.

Saryanto (33 th), seorang tokoh pemuda Pangukrejo ketika dihubungi oleh beritabumi.or.id membenarkan gerakan penanaman pohon tersebut. Menurutnya, saat ini memang diperlukan bantuan dari berbagai pihak, khususnya berupa bibit tanaman untuk menghijaukan daerah yang tandus terkena lahar panas dari Merapi.

”Penghijauan ini memang merupakan salah satu program yang harus segera dilakukan, agar kawasan ini segera tampak hijau. Ini juga sebagai antisipasi agar tanah tidak tergerus oleh air hujan, karena saat ini memang sering terjadi hujan deras,” ujarnya.

Menurutnya, program ini disambut sangat baik oleh masyarakat. Pasalnya, tanaman yang selama ini tumbuh di lahan-lahan mereka memang telah musnah oleh awan panas. Dengan adanya bantuan bibit dari berbagai pihak ini, maka kawasan atau lahan-lahan pertanian ini akan segera menghijau dan tidak menyeramkan lagi seperti saat baru saja terkena awan panas.

Bupati Sleman, Drs Sri Purnomo, dalam keterangannya (19/1) menyatakan bahwa saat ini dimana-mana terjadi banjir karena musim hujan yang sulit diprediksi dan itu perlu diantisipasi, salah satunya dengan aksi penanaman pohon. Ini diperlukan untuk menjaga agar air hujan tidak begitu saja lari, tetapi dapat ditahan oleh pepohonan.

Ditambahkan olehnya bahwa dengan kegiatan yang dilakukan Bank BRI ini akan menggugah instansi yang lain baik negeri maupun swasta untuk melakukan hal yang sama. Dengan penghijauan ini diharapkan mampu menampung air pada musim penghujan dan bila nanti terjadi musim kemarau maka hutan tersebut mampu menahan air.

Penanaman pohon tersebut juga bernilai ekonomis tinggi dengan menanam pohon buah-buahan, dimana di samping sebagai penahan air, pohon tersebut juga menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Jenis pohon yang ditanam tersebut antara lain pohon Duku, Manggis, Jabon,Sawo , Trembesi, Jati dan lain-lain.

Ia juga berharap masyarakat yang ada di sekitar lokasi untuk merawat, terutama pada musim kemarau nanti, misalnya tanaman tersebut disiangi atau disiram. ”Dengan penghijauan ini diharapkan hutan tersebut akan segera hijau kembali dan akan menjadi pemandangan yang indah. Itu tidak lepas dari peran masyarakat sekitar untuk merawat,” tegasnya.
Untuk program penghijauan di Kecamatan Cangkringan tersebut, pihak Bank BRI menyediakan bibit tanaman sebanyak 10.000 pohon.

Kerugian

ekologi-lingkungan

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Sleman, kerugian akibat terjangan awan panas Gunung Merapi di Kabupaten Sleman mencapai Rp 5,5 trilyun dan terbesar pada pemulihan hutan lindung di Lereng Merapi. Kerugian yang paling banyak dialami oleh Kementrian Kehutanan, karena semua tanaman di hutan lindung menjadi gundul.

Data yang dihimpun Taman Nasional Gunung Merapi menunjukkan, kerusakan hutan mencapai 2.818 hektare atau 43% dari total 6.410 hektar luas taman hutan nasional. Butuh ratusan ribu bibit untuk menghijaukan kembali kaki Merapi yang kini meranggas. Sebanyak 10.000 bibit dengan jarak tanam 5 x 5 meter dalam lima tahun akan menghasilkan 25 hektar lahan yang rimbun kembali. Dalam jangka menengah, reboisasi ini diharapkan memberi dampak ekologis sekaligus sosial ekonomi bagi warga lereng Merapi.

Untuk menghijaukan kawasan hutan lindung di sekitar Merapi itu, Kemenhut telah menyatakan kesiapannya mengalokasikan dana untuk penghijauan wilayah yang terkena dampak erupsi Merapi.

Berdasarkan catatan Kemenhut, sekarang ini ada sekitar 6.800 hektar (ha) hutan di Gunung Merapi yang terkena dampak erupsi. Dana yang akan dialokasikan untuk menghijaukan kawasan lereng Merapi ini adalah Rp5 juta setiap hektar

kerusakan-hutan

Cegah Kerusakan Hutan dengan KLHS

Terkait dengan perubahan peruntukan kawasan hutan, yang merupakan bagian dari perencanaan tata ruang, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Demikian menurut Gusti Muhammad Hatta, sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam sambutannya saat dialog interaktif sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni dengan tema “Hutan sebagai Penyangga Kehidupan” di Jakarta (3/6).
Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hutan yang ada di wilayah Indonesia telah mendapatkan tekanan dari berbagai kegiatan, temasuk kegiatan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin luasnya hutan yang mengalami perubahan fungsi maupun peruntukkan.

Menurut data dari Statistik Kehutanan tahun 2008, laju deforestasi 7 (tujuh) pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, serta Bali dan Nusa Tenggara pada periode tahun 2000-2005 rata-rata sebesar 1,09 juta hektar/tahun. Angka deforestasi hutan di dalam dan di luar kawasan hutan pada periode 2003-2006 sebesar 1.174.068,0 hektar/tahunSementara itu, perubahan fungsi kawasan hutan sampai dengan tahun 2008 mencapai 3.200.463,07 hektar.
kehutanan masyarakat

Hak Kepemilikan Hutan Tingkatkan Kehidupan Masyarakat

Mereformasi sistem kepemilikan hutan dan mengamankan hak kepemilikan hutan, secara signifikan dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan memungkinkan mereka untuk memperoleh pendapatan dari produk hutan. Demikian menurut FAO dalam panduan yang baru diterbitkan, Reforming Forest Tenure.

“Permintaan lahan yang terus menerus, pemerintahan yang lemah di banyak negara, dan tantangan global yang muncul seperti perubahan iklim meningkatkan desakan untuk menyikapi reformasi kepemilikan hutan,” kata Eva Muller, Kepala Bidang Kebijakan Hutan FAO di Roma 13 Juli 2011.

Panduan ini diluncurkan pada Konferensi Tata Kelola Hutan diLombok, Indonesia, 11-15Juli. Dihadiri oleh sekitar 200 perwakilan dari organisasi internasional dan regional, sektor swasta,organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil dan peneliti.  Konferensi inidiselenggarakan bersama oleh Departemen Kehutanan Indonesia, Organisasi Kayu Tropis Internasional (International Tropical Timber Organization - ITTO) dan Rights and Resources Initiative (RRI). 

Dalam beberapa tahun terakhir, FAO telah melakukan penilaian yang luas terhadap sistem kepemilikan hutan di Afrika, Asia Tenggara,Amerika Latin dan Asia Tengah serta dampaknya pada pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkananalisis ini, panduan ini menawarkan panduan praktis bagi para pembuat kebijakan yang terlibat  dalam reformasi kepemilikan hutan.

investasi agroekologi

Panggilan investasi di agroekologi

Sebuah laporan International Food Security Network (IFSN) – Jaringan Keamanan Pangan Internasional, yang terdiri lebih dari 1.400 organisasi masyarakat sipil dari 32 negara, menyerukan untuk investasi baru yang besar dan dukungan pada petani skala kecilyang berfokus pada pertanian agro-ekologi dan ekologis untuk membantu mengatasi kemiskinan, kelaparan dan perubahan iklim.

Fed Up: Now is the Time to Invest in Agro-ecology’ (‘Sekarangadalah waktu untuk Investasi di Agro-ekologi’) berpendapat bahwaagro-ekologi menawarkan alat yang dapat membantu masyarakatmiskin untuk mengembangkan model lokal pengembangan pertanianbaru, terjangkau, dinamis, rendah-karbon dan adaptif untuk memenuhi beberapa tantangan.

 Laporan ini mengacu pada studi kasus dari Bangladesh, Kamboja,Indonesia dan Pakistan yang melihat bermacam manfaat dari agro-ekologi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa agro-ekologi dan ekologis sangat produktif dan menjanjikan untuk mengatasikerawanan pangan.

 Dalam ringkasan hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak gabungan dari perubahan iklim, degradasi lahan, kerugian lahan pertanian, kelangkaan air dan infestasi spesies dapat menyebabkan hasil panen diproyeksikan menjadi 5-25% lebih rendah dari permintaan di tahun 2050, dan 600 juta orang bisa menderita gizi buruk sebagai akibat langsung dari perubahan iklim pada 2080.

Sistem pangan saat ini gagal memberi makan dunia secara memadai, kemiskinan dan ketidaksetaraan yang meluas berarti banyak orang yang terlalu miskin untuk mengakses makanan yang tersedia. Meskipun ada cukup makanan untuk semua orang, diperkirakan 925 juta orang lapar dan miliar lainya menderita busung lapar dan defisiensi mikro-nutrisi, sementara 1,5 miliar orang yang kelebihan berat badan dan obesitas, dan sepertiga dari semua makanan untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang.

organik-pertanian

Anggaran Pertanian Organik: Koq Kecil ???

Hasil kajian Aliansi Organis Indonesia (AOI) dan Circle Indonesia (CI) 2012 menunjukan, selama ini anggaran pertanian organik kecil. Akhir tahun 2000-an (2011-2012) anggaran belanja untuk pertanian organik hanya 1,1 triliun rupiah dari anggaran rata-rata 1300 triliun (0,1 persen) dan anggaran pertanian secara umum 6 persen dari APBN.

 Abdul Ghofur, Konsultan Circle Indonesia dalam Media Gathering AOI-CI di Jakarta 27 Februari 2013 menyebutkan bahwa pada 2011 dari total anggaran 1,1 triliun rupiah, ada 4 program untuk pertanian organik, yaitu subsidi pupuk ke perusahaan pupuk, sistem pola tanam SRI (System of Rice Intensification), rumah kompos dan pengadaan pupuk ke petani. Sebagian besar alokasi anggaran ke subsidi pupuk organik melalui perusahaan pupuk, hampir 80%. Sementara alokasi anggaran langsung ke petani sangat kecil.

 Menurutnya, anggaran pertanian organik sebaiknya dialokasikan langsung kepada petani bukan ke perusahaan pupuk. Penting alokasi anggaran ke petani agar mereka bisa menghasilkan pupuk organik sendiri dengan beternak sapi. Kalau bentuk subsidi pupuk masih diberikan kepada perusahaan pupuk, perusahaan tersebut  juga tidak bisa mendapat bahan pupuk sendiri melainkan harus membelinya dari petani. Padahal jika petani harus membeli dari perusahaan, harganya menjadi mahal.

Yang penting alokasi anggaran pertanian organik kepada petani diatur dengan baik. Kelompok petani yang menerima ditata secara kelembagaan. Misalnya ketika dana 350 juta rupiah dalam bentuk bantuan sapi kepada petani  Boyolali di Jawa Tengah untuk menghasilkan pupuk organik, hasilnya cukup baik.

Berita Lingkungan Hidup Indonesia